Berita

Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti/Net

Politik

LaNyalla Sepakat, Ongkos Politik Mahal Picu Pejabat Korupsi

SABTU, 02 JULI 2022 | 18:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tingginya biaya politik masih menjadi momok lantaran menyuburkan praktik korupsi. Meskipun, itu kembali pada mentalitas pejabat yang memang bermental korup.

"Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Ketua DPR RI LaNyalla Mattalitti, dalam keterangannya, Sabtu (2/7).

LaNyalla menuturkan, biaya politik yang mahal menimbulkan potensi sikap korup para pejabat yang terpilih. Biaya politik yang mahal juga tidak rasional dan tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat.

Selain potensi sikap yang korup, potensi kinerja pun rendah dan cenderung tidak memikirkan masyarakat pemilih.

"Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya," sesal LaNyalla.

Menurutnya, sudah saatnya masyarakat diberikan edukasi politik yang baik dan etis. Tidak lagi bersedia memilih jika diberi uang dan jika tidak diberi uang oleh si pemilih, maka tidak mau memilih.

Perilaku money politik dilakukan oleh para politikus yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampaknya besar bagi masyarakat.

Senator asal Jawa Timur itu melihat pentingnya menanamkan kesadaran politik agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, sehingga menghalalkan berbagai cara.

"Perlu segera dilansir berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar dan rasional agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional," tutur LaNyalla.

Ditambahkannya, politik yang rasional dimulai dari rasionalitas undang-undangnya itu sendiri.

"Jika aturan-aturan main sudah tidak rasional, semua mekanisme politik kita akan tidak rasional, termasuk biaya yang melangit, sedangkan gaji yang diterima sangat relatif," ujar LaNyalla.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan mahalnya biaya politik di Indonesia. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar.

"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," kata Alex.

Populer

Ingin Bantu Tangkap Pembunuh Brigadir J, Serda Ucok: Kami Tidak Tega Negara Kesulitan

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 20:23

Pernyataan Terakhir Sebelum Ditahan, Roy Suryo: Saya Tidak Menistakan Agama

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 01:59

Sudah Dituangkan ke BAP, Bharada E Lihat Ferdy Sambo Pegang Pistol di Samping Jasad Brigadir J

Minggu, 07 Agustus 2022 | 16:39

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Sindir Alasan TGB Pindah Perindo, Musni Umar: Memang Partai yang Pernah Dimasuki Visinya Tidak Mempersatukan?

Minggu, 07 Agustus 2022 | 07:28

Bersih-bersih Polisi, Perkumpulan Marga Hutabarat Siap Kawal Kasus Pembunuhan Brigadir J

Senin, 08 Agustus 2022 | 22:20

Agar Seolah Ada Baku Tembak di TKP, Pistol Brigadir J Sengaja Ditembakkan ke Dinding

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:20

UPDATE

Kabar Anggota Dewan Ditangkap KPK, Sekjen DPR: Tadi Ada Mobil Saling Serempet di Gerbang Belakang

Kamis, 11 Agustus 2022 | 21:24

KPK Dikabarkan Tangkap Tangan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

Kamis, 11 Agustus 2022 | 21:11

Kinerja Kedeputian Korsup Semester 1 2022, KPK Berhasil Selamatkan Keuangan Negara Rp 26,16 Triliun

Kamis, 11 Agustus 2022 | 21:10

Sisa 9 Parpol Belum Konfirmasi Mendaftar ke KPU RI, Ini Rinciannya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 21:03

Kapolda Jatim Terima Kunjungan Pangkoarmada II dan Danlantamal V Surabaya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:55

PPATK Belum Terima Permintaan Dari Polri Telusuri Aliran Dana Ferdy Sambo

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:40

Kepada Penyidik, Ferdy Sambo Ngaku Habisi Brigadir J Karena Lukai Martabat Istrinya

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:17

Kasus Aktif Covid-19 Naik 686 Orang, Meninggal 22 Pasien

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:13

Kapolri Listyo Sigit Bubarkan Satgassus Merah Putih

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:05

Momentum Bersihkan Polri, Jadikan Ferdy Sambo Justice Collaborator

Kamis, 11 Agustus 2022 | 20:03

Selengkapnya