Berita

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember/Net

Hukum

Pejabat Kanim Jember dan Pati Terlibat Skandal Narkoba, Program Kemenkumham Lip Service?

JUMAT, 01 JULI 2022 | 17:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Komitmen Kementerian Hukum dan HAM atas program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dianggap hanya lip service belaka.

Sebab hingga kini, penyalahgunaan narkoba justru masih dilakukan oknum Kemenkumham itu sendiri.

"Tentu program itu akan jalan di tempat dan hanya dianggap lips service karena masih ditemukan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan jajarannya," kata Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro, Jumat (1/7).

Menurut Gigih, menjadi rahasia umum bahwa keberadaan Lapas/Rutan masih menjadi lahan subur terjadinya peredaran narkoba. Yang lebih mengagetkan, peredaran narkoba baru-baru ini telah menyasar jajaran Direktorat Imigrasi, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Jember dan Kantor Imigrasi Kelas I Pati.

Dalam Kasus Penggunaan Narkoba di Kanim Jember, dilakukan pegawai ASB dengan jabatan Kepala Urusan Umum.

"Bagaimana mungkin seorang Kepala Urusan Umum bisa leluasa menggunakan ruang pimpinannya jika tidak ada izin atau justru oknum tersebut memiliki kuasa melebihi kuasa dari pimpinannya? Kejadian ini pasti sudah dilakukan berulang dan melibatkan banyak pihak," kritiknya.

Begitu pun dengan kejadian di Kanim Kelas I Pati, pegawai HH yang menjabat sebagai Kasubsie Informasi dan Komunikasi tertangkap BNNP Jateng karena membawa narkoba.

Fakta tersebut menyadarkan publik para pejabat yang notabenenya menjadi teladan dalam memberikan pelayanan publik, ternyata permisif dan seolah melegalkan penggunaan narkoba.

"Dua kejadian ini tidak hanya mencoreng marwah Direktorat Imigrasi, tapi juga meruntuhkan komitmen Kementerian Hukum dan HAM atas zona bebas narkoba. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal Kemenkumham," kritiknya.

Oleh karenanya, ia meminta internal Kemenkumham untuk menjalankan pengawasan secara kontinu dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pegawai yang secara nyata melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.

Kemenkumham juga harus berani ambil terobosan membersihkan pegawai yang bermasalah, terlibat narkoba dan bahkan korup agar moto zona integritas bisa dipahami dan dilaksanakan secara utuh.

"Kami juga meminta BNN dan lintas instansi untuk melakukan penegakan hukum secara yang terlibat kejahatan, khususnya dengan melakukan tes narkoba terhadap seluruh jajaran di Kemenkumham," tandasnya.

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Indikasi Tindak Pidana Korupsi Anak Jokowi Masih Sumir, Pelapor Belum Punya Data Pendukung

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:25

Ternyata Klaim Tak Lagi Impor Itu Beras Konsumsi, Siapa Kibuli Jokowi?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:16

Australia Akan Beri Bantuan Tambahan Untuk Sri Lanka Senilai 371 Miliar Rupiah

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Erdogan: Turki Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Putin dan Zelensky

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Lantik Kasat Manggala dan Kasat Binlat IPDN, Tito Karnavian Tekankan Kedisiplinan dan Kerapihan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:54

Putri Candrawathi Tersangka dan Kerajaan Sambo

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:45

Kasus Suap Bupati Mukti Agung Wibowo, Dosen Hingga Pejabat Pemkab Pemalang Dipanggil KPK

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Mardani Maming Punya Saham, KPK Telusuri Proses Pembentukan Perusahaan PT Permata Abadi Raya

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Paling Lama Pekan Depan Irjen Ferdy Sambo Jalani Sidang Kode Etik

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:20

Bawaslu Ungkap Dua Langkah Hukum Bisa Diambil 16 Parpol yang Gagal Ikut Pemilu 2024

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:13

Selengkapnya