Berita

Ketua KPK RI Firli Bahuri/Net

Politik

Nyaris Tak ada Kelemahan, Firli Bahuri Hanya Terkendala Parpol untuk Maju Pilpres

JUMAT, 01 JULI 2022 | 15:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keberadaan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam "9 Capres 2024" dianggap wajar karena tokoh antikorupsi ini tidak ada kelemahan yang signifikan, selain belum memiliki partai politik (parpol) sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi hasil RMOLVote dalam "9 Capres 2024" dimana Firli berada diurutan kedua dengan perolehan pemilih sebanyak 13.833 dukungan atau 16,85 persen dari total jumlah pemilih sebanyak 82.093 pemilih yang dilakukan polling selama dua pekan.

"Kelemahan Firli tentu nyaris hampir tidak ada, secara kapasitas, pengalaman dan track record semua komplit dimiliki oleh Firli. Tidak ada kelemahan yang signifikan dari sisi apapun dari sosok Firli Bahuri. Dari sisi apapun Firli mampu untuk mengemban amanah sebagai pemimpin di masa yang akan datang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/7).


Menurut Saiful, publik melihat tidak ada kelemahan apapun pada diri Firli ketika melihat segala kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin KPK selama ini.

"Tentu kalau dikalkulasi dengan dinamika politik yang ada saat ini, kelemahan Firli hanya satu, yakni yang bersangkutan belum memiliki parpol untuk dapat mengusung yang bersangkutan pada kesempatan 2024 mendatang," kata Saiful.

Padahal menurut Saiful, jika parpol jeli, sudah semestinya mempertimbangkan Firli untuk dapat diajukan pada Pilpres 2024 yang akan datang.

"Sosok antikorupsi seperti Firli sangat dibutuhkan dan menjadi keharusan bagi tumbuh kembangnya negara hukum demokratis modern saat ini. Kelemahan itulah yang justru menjadi daya tarik Firli sebagai sosok antikorupsi yang akan dengan mudah diterima oleh publik," pungkas Saiful.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya