Berita

Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Menunggu Gebrakan Menteri ATR/BPN, Beathor: Kerja Geospasial adalah Menu Wajib

JUMAT, 01 JULI 2022 | 01:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah pekerjaan berat sudah menanti untuk diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Salah satunya soal sulitnya BPN menginventarisasi ratusan hektare tanah HGU.

Seperti menginventarisasi mana HGU yang sudah habis masanya, yang ingin diperpanjang, juga mana yang 20% luasan yang harus dikembalikan kepada Negara. Inventarisasi ini harus bersifat digital dengan angka-angka koordinat yang jelas.

"Jadi HGU harus ditunjang dengan infomasi grafik, warkah tanah yang tidak semata dokumen administratif saja," ucap Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Bambang Beathor Suryadi, melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Kamis (30/6).


"Ini yang ditunggu sebagai dobrakan dari Menteri ATR/BPN yang baru.
Peran ATR juga sangat vital dalam menyiapkan zona-zona dengan inventarisasi data dan informasi lahan, vegetasi, soil, daya dukung, dan kesuburan sehingga mampu mengarahkan pembangunan yang patuh pada ketetapan tata ruang," sambungnya.

Menurut Bambang, pernyataan Menteri ATR/BPN yang mengatakan bahwa PTSL mampu menyelesaikan sengketa lahan, mengindikasikan bahwa sang menteri masih berpikir tentang masalah kecil.

Hal ini, lanjut Bambang, sangat berbeda bobot dan potensi pelanggaran dalam sengketa persil tanah yang rakyat yang dipetakan dengan PTSL, jika dibandingkan sengketa lahan HGU milik korporasi yang luasnya ratusan hektar.

"Sudah saatnya Pak Hadi menampilkan kerja Geospasial, itu adalah menu wajib. Karena ini adalah teknologi kekinian, yang mampu membantu untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat," jelasnya.

Dengan teknologi display Geospasial, maka Menteri ATR/Kepala BPN dapat memonitor langsung secara visual kondisi sengketa lahan yang ada saat ini.

"Sebagai contoh, dengan kesiapan tanah IKN, apakah sudah terpikirkan terobosan Pak Hadi Menteri ATR/BPN ini tentang pola mitigasi untuk penyelesaian sengketa lahan?" lanjutnya.

"Mungkin masih ada masalah pada HGU lama, tentu juga 'mungkin' ada masalah pada HGU yang baru muncul," tandas Bambang.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya