Berita

Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Menunggu Gebrakan Menteri ATR/BPN, Beathor: Kerja Geospasial adalah Menu Wajib

JUMAT, 01 JULI 2022 | 01:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sejumlah pekerjaan berat sudah menanti untuk diselesaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Salah satunya soal sulitnya BPN menginventarisasi ratusan hektare tanah HGU.

Seperti menginventarisasi mana HGU yang sudah habis masanya, yang ingin diperpanjang, juga mana yang 20% luasan yang harus dikembalikan kepada Negara. Inventarisasi ini harus bersifat digital dengan angka-angka koordinat yang jelas.

"Jadi HGU harus ditunjang dengan infomasi grafik, warkah tanah yang tidak semata dokumen administratif saja," ucap Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Bambang Beathor Suryadi, melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Kamis (30/6).


"Ini yang ditunggu sebagai dobrakan dari Menteri ATR/BPN yang baru.
Peran ATR juga sangat vital dalam menyiapkan zona-zona dengan inventarisasi data dan informasi lahan, vegetasi, soil, daya dukung, dan kesuburan sehingga mampu mengarahkan pembangunan yang patuh pada ketetapan tata ruang," sambungnya.

Menurut Bambang, pernyataan Menteri ATR/BPN yang mengatakan bahwa PTSL mampu menyelesaikan sengketa lahan, mengindikasikan bahwa sang menteri masih berpikir tentang masalah kecil.

Hal ini, lanjut Bambang, sangat berbeda bobot dan potensi pelanggaran dalam sengketa persil tanah yang rakyat yang dipetakan dengan PTSL, jika dibandingkan sengketa lahan HGU milik korporasi yang luasnya ratusan hektar.

"Sudah saatnya Pak Hadi menampilkan kerja Geospasial, itu adalah menu wajib. Karena ini adalah teknologi kekinian, yang mampu membantu untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat," jelasnya.

Dengan teknologi display Geospasial, maka Menteri ATR/Kepala BPN dapat memonitor langsung secara visual kondisi sengketa lahan yang ada saat ini.

"Sebagai contoh, dengan kesiapan tanah IKN, apakah sudah terpikirkan terobosan Pak Hadi Menteri ATR/BPN ini tentang pola mitigasi untuk penyelesaian sengketa lahan?" lanjutnya.

"Mungkin masih ada masalah pada HGU lama, tentu juga 'mungkin' ada masalah pada HGU yang baru muncul," tandas Bambang.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pertunjukan ‘Ada Apa dengan Srimulat’ Sukses Kocok Perut Penonton

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:57

Peran Indonesia dalam Meredam Konflik Thailand-Kamboja

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:33

Truk Pengangkut Keramik Alami Rem Blong Hantam Sejumlah Sepeda Motor

Minggu, 28 Desember 2025 | 03:13

Berdoa dalam Misi Kemanusiaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:59

Mualem Didoakan Banyak Netizen: Calon Presiden NKRI

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:36

TNI AL Amankan Kapal Niaga Tanpa Awak Terdampar di Kabupaten Lingga

Minggu, 28 Desember 2025 | 02:24

Proyek Melaka-Dumai untuk Rakyat atau Oligarki?

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:58

Wagub Sumbar Apresiasi Kiprah Karang Taruna Membangun Masyarakat

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:34

Kinerja Polri di Bawah Listyo Sigit Dinilai Moncer Sepanjang 2025

Minggu, 28 Desember 2025 | 01:19

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya