Alexander Marwata: Produk Indonesia Kalah Bersaing dengan China karena Kualitas Infrastruktur Jelek

Akibat infrastruktur jalan yang sangat jelek, mengakibatkan produk-produk di daerah kalah bersaing di China dan negara lainnya. Dikarenakan, infrastruktur jelek mengakibatkan biaya ongkos pengiriman menjadi mahal.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat memberikan pembekalan antikorupsi di hadapan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) dan jajarannya di acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi (30/6).

Alex mengatakan, kualitas infrastruktur di Indonesia sangat jelek yang diakibatkan banyaknya praktik-praktik korupsi.

"Bapak ibu juga yang berasal dari daerah pasti sudah paham tuh, sejauh mana sih kualitas infrastruktur kita, sangat-sangat jelek," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (30/6).

Ketika kualitas infrastruktur jelek, kata dia, memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Bahkan, Alex menyampaikan pengalaman adanya produk-produk di daerah kalah bersaing dengan produk China.

Di mana, lanjutnya, sekitar lima bulan lalu, dirinya ke Sumatera Utara. Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi mencanangkan pembangunan besar-besaran, yaitu perbaikan jalan dengan anggaran sampai sekitar Rp 2,5 triliun.

"Tujuannya apa? Ya itu tadi, akses jalan menuju sentra-sentra produk masyakarat. Di Sumatera Utara itu ada jeruk Medan, kemudian ada salak, tapi kalau bapak ibu sekalian bersaing dengan jeruk dari China, atau buah dari luar negeri," terangnya.

"Karena apa? Jatuhnya itu kalau sampai di Jakarta mahal, karena biaya transportasinya mahal sekali, karena infrastruktur kita yang jelek," jelasnya.

Infrastruktur jelek tersebut, kata Alex, dikarenakan anggaran yang disediakan terbatas, akan tetapi dipotong untuk fee, dan permintaan-permintaan dari berbagai pihak.

"Coba bayangkan, jika suatu proyek kegiatan tuh nilainya 100 di dalam kontrak, itu dipotong pajak Ppn 10 persen, kemudian untuk fee yang tadi taruhlah 10 persen, tingkat keuntungan 10 persen, itu minimal kan," bebernya.

"Kemudian permintaan dari berbagai pihak, entah aparat dan sebagainya 10 persen. 40 persen itu sudah hilang. Jadi kalau masuk ke proyek itu nilainya 60 itu katanya sudah bagus banget itu Pak. Rata-rata ya cuma 50," pungkas Alex.