Usulkan Anggaran Rp 7,3 Miliar untuk Biaya Verifikasi Partai Politik Lokal, KIP Aceh Tunggu Putusan Resmi KPU

Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Munawar Syah, berharap anggaran yang dibutuhkan dalam proses verifikasi partai politik lokal ditanggung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hal ini sudah kita sampaikan kepada KPU,” kata Munawar Syah, seperti diwartakan Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (29/6) .

Hingga saat ini, lanjut Munawar Syah, KIP Aceh belum mendapatkan informasi tentang jumlah alokasi anggaran verifikasi partai politik lokal oleh KPU RI.

Oleh karena itu, yang perlu dipastikan bahwa dalam verifikasi faktual terdapat perbedaan untuk partai politik nasional di tingkat KPU dan verifikasi partai lokal di KIP Aceh.

KIP Aceh, hingga saat ini juga masih berkomunikasi dengan KPU RI dalam alokasi menyusun anggaran. Dia berharap tidak ada kendala dalam menentukan hal ini.

Sementara itu, Komisioner KPU Pusat, Idham Holik, memastikan tidak ada kendala dalam alokasi anggaran verifikasi partai lokal. KPU, kata dia, telah membahas hal ini dan akan segera menyampaikan urusan teknis terkait anggaran tersebut.

Sebelumnya, KPU Aceh mengusulkan anggaran sebesar Rp 7,3 miliar untuk membiayai pemilu dan proses verifikasi partai politik lokal.