Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ganja untuk Medis Mulai Dikaji, MUI Jabar: Dalam Keadaan Darurat Boleh Digunakan

KAMIS, 30 JUNI 2022 | 00:50 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dorongan agar ganja bisa dilegalkan untuk tataran medis membuat Wakil Presiden Maruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa kajian ganja. Tapi khusus untuk pengobatan atau medis. Hasilnya nanti bisa dijadikan pedoman untuk semua pihak terutama DPR.

Menanggapi hal itu, Ketua MUI Jabar, Rachmat Syafe'i menerangkan, dalam Islam sesuatu yang merusak itu dilarang. Akan tetapi, dalam keadaan darurat atau kebutuhan kesehatan, penggunaan ganja diperbolehkan.

"Tapi kalau karena dalam keadaan darurat, ganja itu ada manfaatnya. Sesuatu yang bermanfaat dalam keadaan darurat itu tetap saja haram, hanya diperbolehkan," terangnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (29/6).


Kendati begitu, Rachmat tidak mempersoalkan apabila terdapat dorongan untuk membuat fatwa kajian ganja medis. Sebab, tanaman itu tentunya memiliki manfaat.

"Jadi, legalisasi ganja dimaksudkan untuk kesehatan, tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan kecuali yang haram, maka diperbolehkan. Karena itu fokus pada menjaga kehidupan," ungkapnya.

Namun, pihaknya kini masih menunggu hasil resmi fatwa MUI Pusat mengenai kajian ganja medis. Pasalnya, MUI Pusat saat ini tengah melakukan pembahasan dan kajian lebih lanjut soal itu.

"Sudah ada (bahasan). Jadi sedang dibahas, kita (daerah) aturannya harus menunggu kalau masalah Nasional. Jadi menunggu keputusan pusat," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya