Berita

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar/Net

Politik

Abdul Fickar Hadjar: RKUHP Pasal Penghinaan Presiden Aneh dan Antidemokrasi

RABU, 29 JUNI 2022 | 13:11 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden pada Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 218 ayat 1 dinilai aneh.

Bagaimana tidak, Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan publik yang berhak untuk mendapatkan kritik publik.

Begitu disampaikan Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Kamis (29/6).

“Presiden itu jabatan publik dan merupakan institusi. Secara politik demokratik terhadap jabatan politik itulah tempatnya mengajukan usulan kritik bahkan cacian ketidakpuasan. Karena itu, menjadi lucu dan aneh ada pasal yang mempidana perbuatan kepada lembaga,” kata Fickar.

Selain itu, Fickar juga menyebut pasal penghinaan presiden karena dianggap simbol negara dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Indonesia. Dalam sebuah negara demokrasi, kritik merupakan hal yang dijamin konstitusi.

Atas dasar itu, Fickar menilai, adanya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP yang telah disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna 2019 lalu yang kini tengah digodok itu ironis.

“Bertentangan dengan pilihan kita sebagai negara Demokrasi, rakyat akan banyak ditangkapi karena mengkritik dan melakukan cacian terhadap jabatan publik ini. Ini ironi demokrasi,” pungkasnya.

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Imparsial: Motif Sensitif dalam Kasus Kematian Brigadir J Harus Dijelaskan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:30

Bawaslu Sikapi Keberatan Parpol Tak Bisa Ikut Verifikasi dengan Merujuk PKPU 4/2022

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:20

Ambisi Capai Nol Emisi Karbon, Singapura Gencar Impor Listrik Ramah Lingkungan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:19

KNPI Dukung Penuh Jenderal Sigit Berantas Mafia Judi Online

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:10

Florida Catat Kasus Monkeypox Pertama Pada Anak Usia 4 Tahun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:07

Kasus Aktif Covid-19 Naik 109 Orang, Meninggal 26 Orang

Jumat, 19 Agustus 2022 | 17:03

KPK Kumpulkan PNBP Rp 301,8 M Semester I 2022, Naik 212 Persen dari Target

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:59

Miliarder China Divonis Penjara 13 Tahun, Perusahaannya Kena Denda Rp 119 Triliun

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:50

Bagi Pimpinan Komisi III DPR, Penetapan Tersangka Putri Candrawathi Sesuai Janji Kapolri

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:39

Ketua Komisi III DPR Jadwalkan Khusus Pemanggilan Kapolri Bahas Kasus Brigadir J

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:38

Selengkapnya