Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/Ist
Penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat wajib untuk bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar adalah sesuatu hal yang tak bisa terelakkan lagi di era digital. Karena itu masyarakat diminta untuk membiasakan diri dengan perkembangan teknologi.
"Setiap disrupsi tidak bisa dihindari, kuncinya adalah warga Jabar saya imbau sudah menguasai budaya digital. Ini akan terjadi ke semua produk dari mulai minyak goreng, BBM, dan ke lain-lain," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (28/6).
Ridwan Kamil meminta seluruh warga Jabar mulai membiasakan diri dengan digitalisasi. Sehingga, ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang proses ekonominya berbasis digital, warga Jabar sudah tidak kaget.
"Maka yang belum biasa, berlatihlah dari sekarang. Jadi jangan kaget, pasti akan ada kebijakan lain dari Pemerintah Pusat yang mewajibkan proses ekonominya berbasis digital. Kita lihat, kita laksanakan, dan kita evaluasi," ucapnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Seperti disampaikan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, dalam penyaluran BBM Subsidi ada aturan dari sisi kuota atau jumlah dan segmentasi penggunanya. Akan tetapi, saat ini masih banyak konsumen yang tak berhak mengonsumsi Pertalite dan Solar ikut menikmati.
Apabila hal itu tidak diatur maka besar potensi kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan mencukupi. Oleh sebab itu, pihaknya akan memastikan mekanisme penyaluran tepat sasaran dilakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang terdaftar pada sistem.
"Kami menyiapkan website MyPertamina, yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022," terang Alfian, Senin (27/6).
"Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar," lanjutnya.
Kini, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat infrastruktur serta kesisteman untuk mendukung program penyaluran Pertalite dan Solar secara tepat sasaran ini. Kemudian, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kabupaten/kota yang tersebar di lima provinsi yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Sebagaimana diketahui, penyaluran Solar dan Pertalite penugasan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas Nomor 4/2020.
