Berita

Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) kembali menggeruduk Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Net

Politik

Massa SKAK Geruduk Bappenas Minta Suharso Monoarfa Mundur

SENIN, 27 JUNI 2022 | 20:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ratusan orang yang tergabung dalam Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) kembali menggeruduk Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kehadiran mereka, untuk meminta Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya karena diduga terlibat kasus korupsi.

“Kami sebagai mahasiswa, mencurigai Suharso terkait beberapa kasus. Salah satunya, pesawat jet pribadi yang diterimanya,” ujar Koordinator Aksi, Muksin Mahu, di depan Kantor Bappenas, Jakata Pusat, Senin (27/6).


Soal dugaan itu, Suharso yang juga Ketua Umum PPP, sampai saat ini belum menjelaskan pembiayaan sewa pesawat jet pribadi yang dia pakai jelang Muktamar PPP pada akhir 2020 lalu.

Muksin juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengevaluasi terkait harta kekayaan Suharso. Sebab, menurutnya berdasarkan jumlah harta kekayaan Suharso dicurigai melakukan tindak pidana korupsi.

Dugaan itu didasarkan pada bertambahnya harta Suharso di tahun 2021. Setidaknya, harta Suharso bertambah Rp 3,2 miliar.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Suharso pada 2020 sebesar Rp 69.793.308.036. Sementara pada 2021, naik menjadi sebesar Rp 73.064.251.480.

“Sejauh ini kami memang belum membuat laporan ke KPK. Tapi kami mengawal betul, agar Suharso segera dimintai keterangan oleh KPK,” tegasnya.

Terakhir, Muksin berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga KPK memanggil Suharso. Dia pun berharap, Suharso bisa segera turun dari jabatannya.

“Kami dari SKAK, akan terus dan tetap mengawal masalah gratifikasi ini. Kami berharap Suharso mundur dan turun dari jabatannya,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya