Berita

Wakil Presiden Parti Buruh Agus Supriyadi bersama jajarannya sedang ajukan gugatan UU P3 ke MK/RMOL

Politik

Merasa Dirugikan UU Ciptaker, Alasan Partai Buruh Gugat UU P3 ke MK

SENIN, 27 JUNI 2022 | 19:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proses revisi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR RI dan Pemerintah yang akan berjalan setelah UU 13/2022 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan (UU P3) membuat Partai Buruh merasa dirugikan.

Wakil Presiden Parti Buruh Agus Supriyadi menjelaskan bahwa di dalam UU P3 terdapat suu pasal yang melegalkan pembentukan UU Ciptaker yang disusun dengan metode penggabungan atau omnibus law yang tidak diatur di UU P3 sebelumnya.

"Dengan munculnya UU Nomor 13/2022 tentang UU P3 ini, ini menjadi kerugian karena salah satunya ada di Pasal 64 (UU P3) yang di situ menyebutkan peraturan perundang-undangan bisa dibuat secara omnibus law," ujar Agus dalam jumpa pers usai mendaftarkan gugatannya di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (27/6).

Agus mengatakan, Partai Buruh tak sepakat apabila UU Ciptaker yang di dalamnya terdapat klaster ketenagakerjaan menjadi sah karena UU P3.

"Jadi UU inilah yang kita waktu itu lakukan uji materi kita meminta supaya pertama UU cipta kerja menjadi Inkonstitusional," katanya.

Namun setelah UU Cipataker diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK, sehingga harus dilakukan revisi, muncul kekhawatiran dari Partai Buruh tentang pembahasan revisi nanti tidak akan melibatkan elemen masyarakat.

"Ini yang menjadi keberatan buat kami dari Partai Buruh dan nanti lebih konkret," tandasnya.

Populer

Jika Tak Ada yang Mengusung, Anies Baswedan Hanya jadi Penonton Pilpres 2024

Minggu, 14 Agustus 2022 | 15:20

Amien Rais Bakal Dukung Capres yang Berani Ucapkan Selamat Tinggal pada Oligarki

Jumat, 12 Agustus 2022 | 22:02

Disindir Kasus Brigadir J, Benny K Harman: Daripada Sesat Sebaiknya Mahfud Tanya Langsung ke Jokowi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:32

Beberapa Hari Sebelum Invasi Ukraina, Pangeran Saudi Gelontorkan Rp 7 Triliun untuk Tiga Perusahaan Rusia

Selasa, 16 Agustus 2022 | 08:19

Kabareskrim Sosok "Jenderal" di Balik Pencabutan Kuasa Bharada E yang Diungkap Deolipa?

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 19:57

Sumber Anggaran Satgassus yang Pernah Dipimpin Ferdy Sambo Dipertanyakan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:15

Partai Besutan Din Syamsuddin Daftar ke KPU, Mayoritas Diisi Kaum Muda

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:35

UPDATE

Indikasi Tindak Pidana Korupsi Anak Jokowi Masih Sumir, Pelapor Belum Punya Data Pendukung

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:25

Ternyata Klaim Tak Lagi Impor Itu Beras Konsumsi, Siapa Kibuli Jokowi?

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:16

Australia Akan Beri Bantuan Tambahan Untuk Sri Lanka Senilai 371 Miliar Rupiah

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Erdogan: Turki Siap Jadi Tuan Rumah Pertemuan Putin dan Zelensky

Jumat, 19 Agustus 2022 | 16:09

Lantik Kasat Manggala dan Kasat Binlat IPDN, Tito Karnavian Tekankan Kedisiplinan dan Kerapihan

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:54

Putri Candrawathi Tersangka dan Kerajaan Sambo

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:45

Kasus Suap Bupati Mukti Agung Wibowo, Dosen Hingga Pejabat Pemkab Pemalang Dipanggil KPK

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Mardani Maming Punya Saham, KPK Telusuri Proses Pembentukan Perusahaan PT Permata Abadi Raya

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:31

Paling Lama Pekan Depan Irjen Ferdy Sambo Jalani Sidang Kode Etik

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:20

Bawaslu Ungkap Dua Langkah Hukum Bisa Diambil 16 Parpol yang Gagal Ikut Pemilu 2024

Jumat, 19 Agustus 2022 | 15:13

Selengkapnya