Berita

Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira/Net

Politik

Sindir Megawati dan Jokowi, Indra Perwira: Soekarno Dulu Hentikan Loyalitas ke Partai saat Lakukan Kepentingan Nasional

SENIN, 27 JUNI 2022 | 01:09 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Soekarno disebut menghentikan loyalitasnya kepada partai ketika melaksanakan kepentingan nasional. Hal itu berbeda jauh dengan rezim pemerintahan saat ini yang merupakan petugas partai.

Hal itu disampaikan oleh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira, yang mengaku heran seorang presiden tidak lebih dari sekadar pekerja partai.

"Edan enggak, di sebuah republik kita yang besar ini, seorang presiden itu statusnya tidak lebih dari sekadar pekerja partai, edan enggak loh," ujar Indra seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (26/6), dari acara diskusi publik yang digelar Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul "Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual.


Padahal, kata Indra, Presiden Soekarno yang merupakan orangtua dari Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pernah menyatakan bahwa loyalitasnya kepada partai berhenti ketika melaksanakan kepentingan nasional.

"Itu Bapaknya Megawati yang ngomong. Sekarang yang ngomong Megawati, 'presidenku cuma pekerja partai', gila," pungkas Indra.

Dalam acara ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, ikut hadir untukmemberikan pidato kebangsaan. Pun dihadiri oleh Ketua KPI, Tito Roesbandi, yang memberikan sambutan.

Adapun acara diskusi juga menghadirkan lima narasumber lainnya. Yaitu Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman; Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono; dan Pemerhati Kebangsaan Muhammad Rizal Fadillah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya