Berita

Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan/Net

Politik

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

SENIN, 27 JUNI 2022 | 00:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sebuah pengakuan menarik disampaikan Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan. Ia mengaku telah mendapatkan bocoran dari intelijen soal apakah Presiden Joko Widodo benar-benar asli pribumi atau tidak.

Hal itu diungkapkan oleh Syahganda dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul "Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu (26/6).

Awalnya, Syahganda menjelaskan, poros perubahan bertujuan agar negeri ini dikembalikan kepada konstitusi sesuai dengan tujuan Soekarno-Hatta memerdekakan Republik Indonesia, yaitu untuk kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Namun, Syahganda merasa heran, saat ini justru banyak oligarki yang menguasai harta dan tanah di Indonesia. Padahal, Indonesia bukan seperti Amerika yang sudah ditinggalkan oleh pribuminya.

"Di Indonesia ini masih ada keturunan raja-raja seperti Jumhur ini. Kita banyak yang asli Indonesia, jadi Indonesia asli itu ada. Makanya Soekarno dan Hatta mengatakan Pasal 6 UUD 1945 itu harus presidennya orang Indonesia asli pribumi. Yang sekarang asli enggak? Yang bisa jawab dunia intelijen nih," ujar Syahganda seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/6).

Syahganda mengaku sudah pernah mendapatkan bocoran soal ini dari Sutiyoso yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

"Saya sih sudah pernah dikasih tahu sama Sutiyoso. Apa dia benar pribumi, apa enggak. Biar Sutiyoso saja lah yang harus mengungkapkan, jangan saya, karena saya bukan intelijen. Tapi Sutiyoso sudah kasih tahu saya, apakah yang sekarang asli (pribumi) atau tidak," ungkap Syahganda.

Syahganda lantas membandingkan kondisi di Indonesia dengan di Malaysia. Di mana, di Malaysia ketika pribumi berkuasa, harga minyak goreng bisa lebih murah dibanding di Indonesia.

"Di Malaysia ketika pribumi Malaysia berkuasa, minyak goreng sampai sekarang harganya cuma 7.600 per liter. Sementara pengkhianat bangsa ini membuat minyak goreng harganya puluhan ribu per liter. Yang sudah diungkapkan sendiri oleh menterinya, bahwa mereka itu ada mafia minyak goreng, yang mungkin menterinya juga bagian daripada mafia minyak goreng itu," pungkasnya.

Selain Syahganda, acara diskusi ini dihadiri oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang memberikan pidato kebangsaan. Juga sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi.

Dilanjutkan dengan acara diskusi yang menghadirkan lima narasumber lainnya, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat; pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B), Mayjen TNI (Purn) Deddy S Budiman; Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Joko Juliantono; Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira; dan pemerhati Kebangsaan, Muhammad Rizal Fadillah.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya