Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Pengganti Jokowi Harus Bisa Berdaulat Ekonomi dan Mampu Hadapi Tantangan Global

MINGGU, 26 JUNI 2022 | 09:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemimpin Indonesia pengganti Presiden Joko Widodo harus bisa mandiri dan berdaulat secara ekonomi, dapat menuntaskan ketidakadilan, hingga dapat menghadapi persoalan global.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, yang harus dibenahi dan dihadapi oleh presiden yang akan datang adalah masalah ekonomi, hukum, dan sumber daya manusia (SDM) bangsa.

"Yang kita tahu belum maksimal dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Tentu masalah tersebut harus diselesaikan dan menjadi PR (pekerjaan rumah)bagi pemimpin Indonesia berikutnya," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/6).


Karena kata Saiful, jika tidak segera diselesaikan, maka akan menjadi beban negara yang akan berkelanjutan. Sehingga, presiden Indonesia setelah Jokowi harus dapat mandiri dan berdaulat secara ekonomi, dan dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan lainnya.

"Kemudian masalah ketidakadilan di bidang hukum juga segera dituntaskan, sedangkan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan peningkatan SDM unggul yang menjadi kebutuhan dalam rangka menghadapi persaingan global," pungkas Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya