Kandidat Capres Perlu Disaring, Ekonom: Figur Antikorupsi Bisa Perbaiki Ekonomi

Sejumlah nama yang mulai dipromosikan partai politik harus diseleksi masyarakat sebelum dipilih pada Pilpres 2024 mendatang.

Dari sekian banyak karakteristik pemimpin yang bisa dijadikan tolok ukur, Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira mendorong masyarakat untuk memperhatikan dua hal penting.

Pertama, Bhima melihat masyarakat membutuhkan pemimpin yang berpihak pada pemberantasan korupsi di segala lini tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat dan daerah.

Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan masyarakat adalah melihat kesesuaian antara janji politik dengan kerja nyata yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Kata lainnya berintegritas. Artinya antara konsep kampanye dan langkah nyata kebijakan bisa terukur," ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).

Jika mengacu pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII), pada tahun 2021 Indonesia mendapat skor 38, atau naik satu poin dari skor tahun 2021 yang sebesar 37 poin.

Berkat kenaikan tersebut, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara, naik dari tahun 2020 yang berada di peringkat 102. Meski mengalami kenaikan, skor IPK Indonesia masih berada di bawah angka rata-rata global yang sebesar 43.

Menurut Bhima, komitmen seorang pemimpin terhadap pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan pengembangan investasi di Indonesia.

Maka dari itu, ia berharap presiden yang akan lahir dari hasil Pilpres 2024 mendatang merupakan sosok yang bisa memperbaiki kerja antikorupsi yang dapat mempengaruhi ekonomi nasional.

"Selain tentunya integritas dalam artian pro terhadap pemberantasan korupsi dan clean government," tandasnya.