Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Presiden 2024 Harus Bisa Sejahterakan Rakyat, Jangan Jadi Boneka Oligarki

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 08:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden yang lahir pada Pilpres 2024 mendatang diharapkan bukan boneka oligarki. Presiden terpilih harus mempunyai kemampuan untuk menyejahterakan rakyat, hingga membebaskan Indonesia dari utang yang menggunung.

Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6). Dia berharap presiden 2024 memang sosok yang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.

"Diharapkan bukan presiden boneka oligarki," ujarnya.


Selain itu, Indonesia di bawah presiden 2024 diharapkan dapat menjalankan kepemerintahannya dengan berpedoman sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sumber daya alam wajib dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat.

“Penting juga, presiden jangan tukang utang. Dia harus berkomitmen membebaskan negara dari beban utang, sehingga menjadi negara yang berwibawa," kata Muslim.

Tak hanya itu, kata Koordinator Indonesia Bersatu ini, Presiden 2024 juga harus dapat dihormati oleh dunia internasional dengan menjalankan politik bebas aktif sebagai semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA).

"Mengembalikan negara dalam polugrinya adalah bebas aktif. Dan tidak seret politik LN bersekutu pada blok tertentu," terang Muslim.

Selanjutnya, presiden harus bisa membebaskan negara dari tekanan kemiskinan dan membangkitkan kecerdasan agar menjadi bangsa yang maju dan kuat.

"Membuat mata uang rupiah menjadi berwibawa dan juga menjaga kedaulatan wilayah darat, laut dan dara, sehingga tidak mudah diintervensi negara asing manapun. Demokrasi tumbuh dan sehat juga hukumnya tegak dengan adil," pungkas Muslim.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya