Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Presiden 2024 Harus Bisa Sejahterakan Rakyat, Jangan Jadi Boneka Oligarki

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 08:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden yang lahir pada Pilpres 2024 mendatang diharapkan bukan boneka oligarki. Presiden terpilih harus mempunyai kemampuan untuk menyejahterakan rakyat, hingga membebaskan Indonesia dari utang yang menggunung.

Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6). Dia berharap presiden 2024 memang sosok yang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.

"Diharapkan bukan presiden boneka oligarki," ujarnya.


Selain itu, Indonesia di bawah presiden 2024 diharapkan dapat menjalankan kepemerintahannya dengan berpedoman sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sumber daya alam wajib dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat.

“Penting juga, presiden jangan tukang utang. Dia harus berkomitmen membebaskan negara dari beban utang, sehingga menjadi negara yang berwibawa," kata Muslim.

Tak hanya itu, kata Koordinator Indonesia Bersatu ini, Presiden 2024 juga harus dapat dihormati oleh dunia internasional dengan menjalankan politik bebas aktif sebagai semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA).

"Mengembalikan negara dalam polugrinya adalah bebas aktif. Dan tidak seret politik LN bersekutu pada blok tertentu," terang Muslim.

Selanjutnya, presiden harus bisa membebaskan negara dari tekanan kemiskinan dan membangkitkan kecerdasan agar menjadi bangsa yang maju dan kuat.

"Membuat mata uang rupiah menjadi berwibawa dan juga menjaga kedaulatan wilayah darat, laut dan dara, sehingga tidak mudah diintervensi negara asing manapun. Demokrasi tumbuh dan sehat juga hukumnya tegak dengan adil," pungkas Muslim.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya