Berita

PP Pergunu saat meminta dukungan Komisi VIII DPR RI untuk menolak Draf RUU Sisdiknas, Rau (22/6)/RMOL

Politik

Komisi VIII DPR Minta Kemenkeu Buka Blokir Dana Madrasah dan Pesantren

RABU, 22 JUNI 2022 | 15:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta segera membuka blokir dana inkubasi kemandirian madrasah dan pesantren. Sebab, dana tersebut sangat berguna dan sangat dinantikan bagi para pesantren dan madrasah kita.

Permintaan itu disampaikan langsung Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat menerima audiensi PP Persatuan Guru Nahdatul Ulama (Pergunu) yang meminta dukungan Komisi VIII DPR RI untuk menolak Draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini sedang digodok pemerintah, Rabu (22/6).

"Kami meminta agar Kementerian Keuangan segera membuka blokir dana madrasah dan dana pondok pesantren. Karena dana tersebut sangat dibutuhkan ,"tegas Yandri.


Yandri mengatakan, pihaknya sangat mendukung aspirasi Pergunu atas keberatannya Draf RUU Sisdiknas yang saat ini sedang digodok pemerintah.

“Hilangnya frase Madrasah dalam Draf tersebut tentu akan memperlemah posisi madrasah kedepan," kata Waketum PAN ini.

Terkait PERGUNU yang mengadukan masalah ini ke Komsi VIII, lanjut Yandri sudah sangat tepat karena madrasah itu dibawah Kemenag dan itu mitra Komisi VIII.

Komisi VIII, kata Yandri, sangat mendukung aspirasi PERGUNU yang menolak penghilangan frase Madrasah di Batang Tubuh Draf RUU Sisdiknas ini.

"Posisi Madrasah ada di Batang Tubuh dalam UU Sisdiknas saja kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi kalau madrasah hilang dalam RUU Sisdiknas tentu posisinya semakin lemah," katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Umum PP Persatuan Guru Nahdatul Ulama (Pergunu) Asep Syaifudin Halim mengingatkan betapa pentingnya lembaga pendidikan madrasah untuk penyiapan sumber daya manusia.  Bahkan keberadaan madrasah sudah ada jauh sebelum sistem pendidikan nasional ada.

Namun demikian, ulama yang juga pengasuh Pondok Pesantren Amanatu Ummah ini menyayangkan pemerintah masih terkesan masih diskriminatif.

"Saya melihat perhatian pemerintah terutama pemerintah daerah terhadap keberadaan madrasah masih sangat lemah. Padahal keberadaan madrasah sangat penting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kedepan,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Pencarian Korban KMP Virgo Transport 8 Teradang Gelombang Tinggi Capai 2,5 Meter

Minggu, 13 September 2026 | 18:04

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Polisi Update Temuan Barang Diduga Milik Kapal Pengangkut 5 Jurnalis

Minggu, 13 September 2026 | 17:16

Prabowo Ungkap Transformasi Pangan Indonesia di Hadapan Pemimpin BRICS

Minggu, 13 September 2026 | 17:02

Aspekpir Puji Komitmen PTPN IV PalmCo Majukan Petani Mitra

Minggu, 13 September 2026 | 16:50

Prabowo Ajak BRICS Ubah Kerentanan Jadi Kekuatan untuk Pertumbuhan Global

Minggu, 13 September 2026 | 16:49

BNI Perkuat Ekosistem Industri Kecantikan Lewat BSF 2026

Minggu, 13 September 2026 | 16:46

Kerugian Bisnis Tak Otomatis jadi Tindak Pidana

Minggu, 13 September 2026 | 16:27

Dua Armada Pos Indonesia Ikut Tenggelam Bersama KMP Virgo

Minggu, 13 September 2026 | 16:21

Kapal Pertamina Bantu Selamatkan 16 Korban Virgo Transport 08 di Laut Jawa

Minggu, 13 September 2026 | 16:02

Selengkapnya