Rizal Ramli: Soal Koalisi Mbak Mega Benar, Kalau Konsekuen Presidensial Juga Tidak Perlu Threshold

Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang koalisi di negara bersistem politik presidential, mendapat pujian dari tokoh senior DR. Rizal Ramli.

Dalam Sekolah Partai yang digelar PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Megawati dengan tegas menyebut bahwa kader PDIP yang masih berbicara tentang koalisi untuk keluar dari partai. Alasannya, karena kader yang berbicara koalisi itu tidak mengerti tentang sistem ketatanegaraan.

Kata Presiden kelima RI itu, tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Sistem koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri.

"Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi. Tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes," tegasnya.

Rizal Ramli memuji ketegasan Megawati dalam bernegara tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan putri Bung Karno itu sudah benar.

“Mbak Mega benar!” puji Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu lewat akun Twitter pribadi, Rabu (22/6).

Namun demikian, Rizal Ramli turut memberi catatan serius atas pernyataan Megawati itu. Dia menuntut konsistensi Megawati dalam urusan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Sebab syarat pencalonan sebesar 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara nasional juga tidak perlu dalam sistem presidensial.

“Kalau konsekuen, presidential tidak perlu threshold. Akibat syarat threshold 20 persen, pada bikin koaliasi!" tutupnya.