Dosen politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun/RMOL
Pengaruh oligarki dalam pemilihan umum (pemilu) punya peluang diamputasi. Sehingga para pemimpin yang muncul kelak bisa terlepas dari politik balas budi.
Seperti disampaikan dosen politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, kuasa oligarki dalam pemilu telah berjalan selama dua kali perhelatan, yakni 2014 dan 2019.
Imbas dari pemilu yang disokong oligarki adalah pemerintahan yang terbentuk kerap mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan rakyat. Hanya mementingkan segelintir orang saja.
Ada dua hal, menurut Ubed, yang bisa dilakukan untuk memutus pengaruh oligarki. Yakni perbaikan sistem pemilu dan sistem politik.
"Sepanjang sistem pemilu dan sistem pendanaan pemilu, termasuk soal
presidential threshold masih seperti saat ini, maka tidak akan ada perubahan yang kita harapkan dari Pemilu 2024," jelas Ubed saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/6).
"Oligarki akan terus menjadi kendali utama jalanya pemerintahan (jika sistem pemilu masih demikian)," sambungnya.
Pada sistem pemilu dan politik, Ubed memetakan sejumlah persoalan mendasar yang membuat oligarki seolah diberikan ruang untuk mengatur jalannya proses demokrasi di Indonesia. Setidaknya ada 3 hal yang perlu diubah.
"Hapus
presidential threshold, partai atau pemilu dibiayai
full APBN, dan pemilu dilaksanakan dengan e-voting berbasis
blockchain," paparnya.
Maka dari itu, Ubed tidak meyakini figur calon presiden (capres) yang mengemuka di publik, meskipun memiliki integritas, bisa keluar dari sistem politik dan pemilu yang kini sudah sangat kental dipengaruhi para oligarki.
"Jika sistem politik dan sistem pemilunya tidak diubah maka sulit bagi capres untuk berani mengendalikan oligarki," tandasnya.
