Berita

Bank Indonesia/Net

Publika

BI Jangan Naikkan Suku Bunga, Daya Beli Masyarakat Masih Lemah

SENIN, 20 JUNI 2022 | 22:16 WIB | OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT

INFLASI global telah mendorong sejumlah negara melakukan kenaikan suku bunga. Hal ini menjadi sumber munculnya isu suku bunga akan naik. Bahkan banyak pengamat mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) harus menaikan suku bunga karena rupiah makin terdepresiasi, apalagi Bank Sentral Amerika Serikat the FED sudah menaikan 75 basis poin di mana itu adalah angka kenaikan tertinggi setelah tahun 1994.

Narasi di atas adalah narasi yang salah arah karena perekonomian di Indonesia belum pulih. Dan kenaikan suku bunga ini akan memperlambat pemulihan ekonomi. Meskipun ada dampak-dampak turunan jika suku bunga tidak naik ditengah lingkungan globalnya naik semua, diantaranya investor-investor akan lari mencari safe heaven.

Tapi, berapapun tinggi suku bunga yang kita tawarkan, ada faktor uncertainty yang terjadi di depan mata yang menyebabkan investor menahan uangnya masuk ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang harus di lakukan Indonesia adalah dengan mengantisipasi capital-capital outflow itu dengan cara menangkapi investor-investor yang lari itu kepada investor-investor dalam negeri.


Ekonom yang bijak tentunya mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Tentunya yang akan terjadi ke depan adalah trendnya akan terjadi pembalikkan capital itu ke Amerika yang disebabkan oleh membaiknya ekonomi Amerika karena Amerika akan menjaga supaya indeks USD naik terus.  

Dengan demikian, mereka tidak akan mempersoalkan inflasi di dalam negeri tinggi selama indeks dolarnya menguat maka AS masih bisa beli barang murah dari luar negeri. Hal ini tentunya akan membuat rakyat Amerika tidak suffering (menderita).

Hal ini disengaja oleh pemerintah Amerika melalui kerjasama Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen yang merupakan mantan personil the FED bersama Gubernur the FED yang saat ini menjabat. Mereke berkolaborasi untuk menciptakan situasi lingkungan yang membuat dolar menguat. Jadi tidak perlu takut karena semua negara mengalami capital outflow.

Menaikan suku bunga setinggi apapun seperti di Turki, dan Argentina yang meningkatkan hingga 300 bps, tapi tidak bisa menjaga capital outflow itu terjadi. Arus keluar modal itu akan terus terjadi.

Saran untuk BI atasi pelemahan rupiah

Jadi yang perlu Bank Indonesia persiapkan adalah BI membuat channel-channel intervensi baru di mana setiap asing melepaskan SUNnya maka BI bisa membeli SUN tersebut. Hal tersebut dalam rangka menjaga nilai rupiah agar tetap terkendali dan juga mengakumulasi agar SUN itu dikuasai oleh entitas dalam negeri. Nanti jika sudah terakumulasi maka SUN tersebut bisa dijadikan alat kebijakan moneter yang berbiaya rendah.

Jadi disarankan agar BI tetap mempertahankan level suku bunganya yaitu BI7DR 3,5 persen. BI mempersiapkan diri untuk membeli SUN dan lebih jauh bisa dibuatkan aturan baru agar BI bisa membeli saham korporasi, sehingga saham-saham yang dilepas oleh asing sehingga BI bisa mengakumulasi sekuritas korporasi tersebut.

Bank sentral lain seperti seperti Bank of Japan, The FED dan BOE sudah bisa membeli sekuritas dari korporat. Di Indonesia hal tersebut belum pernah dilakukan.

BI harus dapat membeli sekuritas dari koorporat dengan catatan saham tersebut termasuk blue chip dan memiliki rating yang baik. Ini artinya saham-saham yang bagus yang terkenal tidak akan bangkrut seperti BUMN seperti Telkomsel atau bank-bank BUMN juga bisa dibeli sahamnya oleh BI jika asing melepas kepemilikannya saham tersebut.

Jadi kebijakan yang tepat untuk situasi sekarang bukan dengan menaikan suku bunga karena itu akan menjadi beban publik langsung. Karena hal tersebut akan membuat suku bunga kredit, KPR, investasi, modal kerja akan naik sehingga menghambat laju pertumbuhan ekonomi dan memberatkan entitas-entitas ekonomi domestik di Indonesia.

Jika melihat besar hutang Indonesia, utang luar negeri swasta pada bulan April 2022 mencapai 210,23 miliar dolar AS yang terdiri dari utang luar negeri (ULN) BUMN sebesar 57,79 miliar dolar AS dan utang non BUMN sebesar 152,44 miliar dolar AS. Porsi ULN BUMN menurun 27,49 persen sejak Desember 2021 namun nilai porsinya meningkat selama beberapa tahun terakhir.

Jika suku bunga BI naik maka swasta/non BUMN juga akan mendapatkan masalah karena mereka juga akan membayar dengan bunga yang tinggi. Dengan the FED menaikan suku bunganya swasta sudah suffering. Dan mereka bisa jadi merefinancing mencari utang-utang yang lebih murah. Dan di sini seharusnya negara hadir dengan tetap mempertahankan suku bunga yang sekarang untuk menggiatkan roda perekonomian.

Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya