Denny Indrayana Dkk Minta Komnas HAM Ambil Tindakan Serius atas Darurat Mafia

Praktik mafia diduga telah merangsek ke dalam pemerintahan. Dugaan tersebut telah dilaporkan Koalisi Masyarakat Kalsel ke Komnas HAM.

Koalisi yang terdiri dari aktivis lingkungan dan HAM, advokat, serta masyarakat ini diterima oleh Komisioner Komnas HAM, Hairiansyah beserta jajaran pada Jumat, (17/6).

Salah satu bagian koalisi, Denny Indrayana menuturkan, praktik mafia disinyalir kuat sudah merambah ke sebagian besar oknum aparat penegak hukum dan pemerintahan.

“Komnas HAM kami yakini tidak asing dengan banyaknya pelanggaran HAM oleh oknum aparat kepolisian," tegas Senior Partner Integrity Law Firm ini dalam keterangannya, Sabtu (18/6).
 
Denny turut menceritakan pengalaman warga Desa Mekarpura, Kotabaru yang diteror sepulang dari Komnas HAM dalam advokasi penyerobotan lahan oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM) pada 2018 silam.

“Warga diancam agar tidak melakukan aktivitas pertanian atau perkebunan pada siang hari. Malam harinya, untuk memitigasi risiko, warga menginap di rumah keluarga dan kerabatnya di pusat Kotabaru, yang jaraknya sekitar 40 km dari Desa Mekarpura,” lanjut Denny yang juga pakar hukum tata negara ini.

Bukan tanpa tindakan, justru Komnas HAM telah melakukan serangkaian kajian dan telaah atas aduan masyarakat Kotabaru. Komnas HAM menindaklanjutinya melalui upaya mediasi. Peliknya, mediasi ini gagal lantaran PT MSAM tidak bersedia hadir dalam forum perdamaian tersebut.

Senada dengan Denny, tim advokasi Jurkani, Swary Utami Dewi menyatakan bahwa aktor mafia Kalsel ada di tempat-tempat strategis beberapa lembaga penting, bahkan sampai ke tingkat pusat untuk memuluskan kepentingan-kepentingan oligarki.

"Dapat disangka bahwa kaki tangan Mr. X ini telah menggurita ke mana-mana,” lanjut Swary yang juga berjuang pada Lembaga Pembela Hak Sipil dan Politik.

Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM, Hairiansyah melihat berbagai laporan tersebut menunjukkan eskalasi pelanggaran HAM semakin meningkat. Karena itu, ia menilai political will pemerintah dibutuhkan untuk optimalisasi penanganan dugaan pelanggaran HAM.

"Saat ini, Komnas HAM memprioritaskan penanganan kasus kekerasan oknum aparat dan konflik tanah, mengingat aduan in demikian banyaknya. Di sisi lain, Presiden juga wajib memberi atensi bagi tindakan aparat hukum mencegah kekerasan terhadap warga dalam konflik-konflik horizontal," kata Hairiansyah.