Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaendra/Ist
Jelang Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Provinsi Bali pada pertengahan November 2022 mendatang, seluruh tim gabungan keamanan di lintas kementerian dan lembaga di Indonesia melakukan rapat koordinasi (Rakor).
Rakor yang difokuskan untuk penguatan penanganan tamu delegasi negara peserta ini diinisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol Ibnu Suhaendra mengatakan, koordinasi tersebut adalah langkah penting untuk memastikan agenda internasional tersebut berjalan aman dan lancar.
"Dengan hadirnya beberapa kepala negara berpengaruh, kita memiliki peran penting dalam membantu menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali dengan meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi," ujar Ibnu dalam Rakor yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (16/6).
Pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini, diterangkan Ibnu, merupakan atensi dari Presiden Joko Widodo untuk seluruh aparat keamanan, agar bisa memastikan tidak ada satu insiden pun yang mengganggu keamanan.
Lebih lanjut, Jenderal polisi bintang dua itu juga mengingatkan bahwa terorisme sebagai kejahatan luar biasa memerlukan penanganan khusus yang melibatkan kerja sama seluruh elemen negara. Apalagi serangan terorisme kerap kali menargetkan agenda kenegaraan dan even internasional.
Adapun KTT G20 2022 di Bali akan dihadiri oleh anggota G20 sejumlah 429 delegasi yang terdiri dari kepala negara anggota dan Uni Eropa yang berjumlah 28 negara.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Analis Baintelkam Polri, Brigjen Pol Hariyanta menjabarkan sejumlah potensi kerawanan di dalam pelaksanaan KTT G20, mulai dari ancaman penolakan agenda hingga serangan-serangan terorisme tunggal atau
lone wolf.
"Potensi kerawanan yang mungkin timbul selama pelaksanaan KTT G20 yang terdiri dari penolakan terhadap kedatangan delegasi G20 dengan melakukan pemasangan spanduk, penyebaran pamflet, dan unjuk rasa," kata Hariyanta.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Foreign Terrorist Fighters (Kasatgas FTF) BNPT, Kombes Pol Didik Novi Rahmanto juga memaparkan potensi ancaman serangan terorisme kelompok internasional untuk mengganggu acara KTT G20.
Dia menerangkan bahwa potensi ancaman terorisme internasional benar-benar harus diperhatikan. Agenda KTT G20 bisa saja dilihat oleh kelompok teror tersebut adalah momentum penting untuk menunjukkan eksistensi diri.
"Untuk penanganan FTF, Satuan Tugas Penanggulangan FTF menggunakan pendekatan hard approach dan soft approach. Hard approach merupakan metode penegakan hukum. Sedangkan, soft approach merupakan pendekatan untuk mengembalikan FTF ke masyarakat," pungkasnya.
