Berita

Aksi 1706 Bela Nabi Muhammad SAW di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India/RMOL

Politik

Delegasi Tak Diterima Dubes India, FPI Ancam Gelar Demo Lebih Besar

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai tak ditemui oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 serta organisasi Islam lainnya ancam kembali geruduk kantor Kedubes India lebih besar lagi jika tidak ada respon.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1706, Very Koestanto usai keluar dari Gedung Gama Tower, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (17/6).

Very mengatakan, delegasi Aksi 1706 sebanyak empat orang tidak dapat bertemu dengan Dubes ataupun perwakilan Kedubes India karena sedang tidak berada di tempat atau di kantor Kedubes yang diketahui menyewa di Gama Tower.


"Diterima oleh manajemen Gedung. Walaupun tentunya, kami berharap sebetulnya bisa langsung ketemu dengan Duta Besar India. Namun tadi sudah disampaikan oleh Kiai Awit, bahwa Kedutaan Besar India ini pengecut," ujar Very dari atas mobil komando dan disambut teriakan "usir" dari ratusan massa aksi.

Meski tidak ditemui oleh Dubes atau perwakilan Kedubes India, delegasi Aksi 1706, kata Very, sudah menitipkan surat yang berisi sikap FPI, GNPF Ulama dan PA 212 kepada pihak manajemen Gama Tower.

"Manakala tidak ada respon dari Kedutaan Besar India, berarti kita siap-siap untuk melakukan turun lagi lebih besar," tegasnya.

Padahal, lanjutnya, pihak panitia sudah taat hukum. Di mana, dua hari sebelumnya, pihaknya sudah mendatangi Kedubes India untuk menyampaikan surat secara resmi agar perwakilan Aksi 1706 diterima.

Akan tetapi, pihaknya mendapatkan respon bahwa surat harus mendapatkan referensi dari Kementerian Luar Negeri RI agar surat berisi sikap dapat diterima.

"Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri menerima surat kita, dan memberikan referensi untuk ketemu dengan Kedutaan Besar India, namun faktanya hari ini, mereka tidak mentaati juga dengan kementerian luar negeri," sesalnya.

"Berarti, dia juga tidak taat kepada pemerintah Indonesia. Kalau begitu caranya, perlu diusir itu," tandasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya