Berita

Ilustrasi obat ilegal/Net

Politik

BPOM Harus Jalin Kolaborasi Cegah Peredaran Obat Ilegal

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 08:51 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan bisa mencegah terjadinya penjualan obat ilegal di Indonesia. Program pencegahan yang konkret harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penjualan tidak resmi, termasuk di platform digital.

“Oke sudah ada data produk yang sudah ditindak oleh BPOM, tapi harus ada program pencegahan dan penindakan yang tegas,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKS, Alifudin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/6).

Politisi PKS ini juga meminta agar BPOM berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan jasa seperti marketplace, karena diduga banyak penjualan obat juat ilegal di toko online.


"Kita ini sekarang sudah zaman digital, sudah ada polisi cyber, BSSN, seharusnya kolaborasi, dan juga jangan hanya program penindakannya, harus ada program pencegahan yang spesifik untuk masalah ini,” tegasnya.

Banyaknya promosi obat ilegal lewat toko online, kata Alifudin, membuat banyak orang semakin mudah menyebarkan penjualan itu. Hal tersebut menandakan regulasi dan pengawasan yang lemah dari BPOM.

"Kami berharap, walau BPOM dalam tahun ke tahun memiliki data penindakan produk yang ilegal, tapi juga program penindakan yang solutif terkait hal ini, serta bukan hanya soal penindakan, pencegahannya pun harus dibuat programnya agar semua masyarakat bisa saling mengawasi,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya