Soal Politik Identitas, Yudi Latif Sesalkan Sistem Presidensialisme Harus Dibatasi Presidential Threshold

Politik Identitas masih menjadi momok perpolitikan nasional pada Pilpres 2024.  

Namun, upaya untuk menghilangkan politik identitas ini agaknya masih terkatung-katung lantaran masih diterapkannya sistem pengelompokan partai politik yang mengakibatkan polarisasi.

“Contohnya, mana ada di negara sistem presidensialisme harus dibatasi dengan Presidential Threshold?” kata Cendikiawan Muda Yudi Latif dalam Seminar Kebangsaan DPP Partai Nasdem bertajuk “Masa Depan Bangsa di Tengah Maraknya Politik Identitas” di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/6).

Menurut Yudi Latif, adanya Presidential Threshold 20 persen itu semakin membuka peluang terjadinya polarisasi. Itu lantaran akan terjadi pengelompokan politik yang semakin tajam karena tingginya ambang batas pencalonan presiden.

“Lama-lama orang yang merasa tadinya di antara kita ada sedikit beda, tapi masih ada yang bisa kita lakukan bareng-bareng, tapi begitu terjadi suatu pengelompokan politik yang tajam lama-lama orang berpikir emang beda kita ini?” sesalnya.

Padahal, kata Yudi Latif, Indonesia memiliki falsafah Pancasila yang bisa menyatukan perbedaan dan mencari titik temu antar elemen bangsa.

“Bineka tunggal Ika itu suatu yang dimiliki Indonesia yang sangat khas. Kita mengakui adanya perbedaan di antara kita tetapi kita juga selalu mencari titik-titik persamaan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Seminar Kebangsaan DPP Partai Nasdem tersebut antara lain Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra, Ketua Departemen Pendidikan LHKP PP Muhammadiyah Alfan Alfian, dan Ketua PBNU Abu Yazid.