Berita

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti/Net

Politik

Haris Rusly: Lembaga Survei Antek Oligarki Menjamur di Indonesia

RABU, 15 JUNI 2022 | 09:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Objektivitas lembaga survei dalam menyuguhkan hasil riset opini publik terkait kontestasi politik Tanah Air dipertanyakan.

Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti memaparkan, ada dugaan bahwa riset-riset yang dilakukan lembaga survei selama ini merupakan "pesanan".

"Sobat, lembaga survei seperti Charta Politika, SMRC, dan lain-lain. Mereka disebut mainstream bukan karena objektivitas metodelogisnya, tapi lantaran di-back sumber dana yang melimpah, yang diduga mengalir dari oligarki untuk mendikte publik mendukung bakal capres yang didukung oligarki jahat," kata Haris Rusly dikutip dari akun Twitternya, Rabu (15/6).


Jika dugaannya tersebut benar, maka hasil survei sulit dikatakan objektif. Dengan mendikte publik, maka jajak pendapat yang seharusnya menghasilkan tokoh perwakilan mayoritas rakyat berubah menjadi kemauan oligarki.

"Mereka merusak seleksi kepemimpinan nasional berbasis gagasan, jadi berbasis popularitas palsu," kritiknya.

Kecenderungan ini sedikit berbeda dengan lembaga survei di luar negeri, sebut saja di Amerika Serikat. Di negara adi kuasa tersebut, adanya lembaga survei politik lebih banyak dijadikan sebagai lembaga think tank pemerintah.

"Di Amerika, ada 1.984 lembaga peneliti dan pemikir dalam berbagai bidang yang bekerja memperkuat kepentingan nasional Amerika sebagai imperium. Di Indonesia menjamur lembaga survei antek oligarki," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya