“Bolos” PCB, AHY Lupakan Peran Sang Ayah yang Justru Perkuat KPK

Absennya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) bagi partai politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsu (KPK) sangat disayangkan.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menyebut, AHY seakan mengesampingkan dan melupakan peran ayahnya saat menjabat sebagai Presiden RI ke-6 yang justru memperkuat KPK.

“Di jaman kepemimpinan Presiden SBY selama dua periode, keberadaan KPK dirasa mulai menjadi penting. Sebab di era itulah peran pemberantasan korupsi oleh KPK menjadi new hope bagi masyarakat yang sudah muak dengan tindak pidana korupsi,” kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (14/6).

Bahkan, lanjut Satyo, era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) KPK seakan lembaga yang tidak bisa ditawar hingga besannya sendiri Aulia Pohan diciduk KPK lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“KPK menjadi lembaga yang tidak bisa ditawar sehingga “sang besan” pun ketika terjerat persoalan penyalahgunaan wewenang sebagai dewan Gubernur BI, SBY sebagai Presiden tidak melakukan intervensi ke KPK,” kata Satyo.

Padahal menurut Satyo, PCB merupakan langkah stragetis yang dilakukan oleh KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri cs pada bidang pencegahan. Sebab parpol lah yang melahirkan para pemimpin politik di pemerintahan daerah ataupun nasional hingga keseluruh anggota parlemen disemua tingkatan.

Hal senada, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga menyayangkan tidak hadirnya AHY pada program tersebut. Seharusnya, PCB yang digelar oleh KPK merupakan sinyal kuat bagi Demokrat bahwa partai berlambang mercy ini menjunjung tinggi integritas dalam berpolitik.

“Melalui politik cerdas akan menghasilkan kebijakan anti korupsi. PD harus menunjukkan dukungan penuh terhadap KPK,” kata Adib.

Ketidakhadiran AHY, menurut Adib, justru menjadi boomerang dan memberikan stigma publik bahwa Demokrat takut dengan KPK.

“Yang diartikan masih tersangkut kisah masa lalu. Padahal ini momentum baik untuk menetralisir isu-isu spt itu (seperti kasus hambalang dll). Lalu dukungan Demokrat terhadap penindakan korupsi dipertanyakan,” demikian Adib.