Berita

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio/RMOL

Politik

Hensat: Sudah Terlanjur Basah, PAN Malu Kalau Keluar dari Kabinet karena Kursi Menteri

SELASA, 14 JUNI 2022 | 18:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kursi menteri tak kunjung didapat Partai Amanat Nasional (PAN) usai bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Beberapa hari ini, muncul isu perombakan kabinet Indonesia Maju akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Namun, seberapa besar peluang PAN mendapat jatah kursi menteri?

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio melihat kemungkinan PAN mendapat jatah kursi menteri apabila sejumlah menteri diganti karena dianggap tidak becus bekerja.


"Lutfi (Mendag) digantikan, Yasin Limpo diganti kader PKB, ESDM juga kemungkinan akan diberikan kepada PAN," ujar Hendri Satrio dalam webinar Teras Politik Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Kampanye 75 Hari, Siapa yang Diuntungkan", Selasa (14/6).

Meski beredar nama-nama menteri yang kemungkinan akan diganti, menurut akademisi Universitas Paramadina ini semua itu baru sekadar gosip saja.

"Kita belum tahu pastinya," imbuhnya.

Akan tetapi, sosok yang karib disapa Hensat ini memandang  ada kemungkinan ketika PAN tidak mendapatkan jatah kursi menteri, jika pun reshuffle jadi dilakukan Jokowi.

"PAN sudah terlanjur basah menginginkan kursi menteri, dan rahasianya sudah diketahui publik. Kalau dia mundur (dari kaolisi pemerintahan Jokowi) malu. Makanya kalau jadi reshuffle tapi enggak dapet kursi, pertanyaannya apakah PAN akan stay (bertahan di koalisi)?" tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya