Soal Reshuffle Kabinet 15 Juni, PPP: Presiden Tentu Punya Parameter Kinerja Kabinetnya

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi santai wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dikabarkan akan diketok Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2022 besok. Sebab, bagi PPP, menjadi hak prerogratif Presiden untuk merombak kabinetnya.

“Ya bisa saja reshuffle dilakukan, karena memang itu oleh UU, dan itu menjadi hak prerogatif presiden,” kata Ketua DPP PPP, Ahmad Baidowi, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Menurut Awiek, sapaan akrab Ahmad Baidowi, Presiden Jokowi lebih mengetahui mana saja pos kementerian yang memiliki catatan dan performa yang baik maupun kurang baik.

“Tentu Presiden Jokowi akan melihat pengalaman pemerintahan di Indonesia selama dua tahun terakhir, khususnya di era pandemi,” katanya.

Awiek menilai, setelah pandemi mulai landai, pemerintah harus melakukan akselerasi pembangunan khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Pasalnya, hampir semua negara kalangkabut ekonominya karena dihantam di semua sektor.

“Tapi yang paling penting sendi bidang ekonomi yang dapat hantaman dari Covid,” tuturnya.

Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PPP ini menambahkan, kalau sektor ekonomi menjadi sorotan Presiden Jokowi dan akan dirombak, maka menurutnya itu tidak menjadi persoalan. Namun begitu, ia enggan berspekulasi mengenai siapa dan pos kementerian mana yang bakal dirombak.

“Ya kalau dikaitkan ada juga, kalau kemungkinan ternyata tidak ada ya apa boleh buat, wong hak prerogatif presiden. Namun kita pastikan bahwa hanya Presiden Jokowilah yang mengetahui sendiri parameter dalam mengukur kinerja kabinetnya khususnya bidang ekonomi,” paparnya.

“Karena di bidang ekonomi sudah jadi rahasia umum, bukan hanya di kalangan survei, tapi di masyarakat awam yang mengalami langsung dampak itu sangat terasa,” demikian Awiek.