Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Dalami Skema Investasi Telkomsel ke GoTo, Komisi VI DPR Gelar Rapat Panja Instrumen Pengawasan secara Tertutup

SELASA, 14 JUNI 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) Instrumen Pengawasan untuk menelusuri investasi Rp 6,3 triliun yang dilakukan PT Telkomsel ke GoTo, yang merupakan merger antara Gojek Indonesia dan Tokopedia. Dalam Rapat Panja ini Dirut Telkom Ririek Adriansyah turut hadir memenuhi panggilan Komisi VI DPR RI untuk dimintai keterangan.  

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji mengatakan, Rapat Panja Instrumen Pengawasan ini digelar secara terbuka untuk sesi penjelasan biar publik juga bisa mendengar. Namun, untuk pendalaman materi rapat digelar tertutup.

“Untuk melindungi kepentingan publik pemegang saham dan pasar modal jika ada hal-hal sensitif,” kata politikus Golkar ini kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Selasa (14/6)..


Komisi VI DPR RI sendiri telah membentuk Panja Instrumen Pengawasan untuk menelusuri investasi Rp 6,3 triliun yang dilakukan PT Telkomsel ke GoTo. Panja Instrumen Pengawasan ini dibentuk dalam rangka mengevaluasi investasi perusahaan plat merah ke GoTo.

“Apakah sudah sesuai dengan skema bisnis yang benar atau tidak,” tegas Sarmuji.

Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI harus memastikan bahwa investasi triliunan rupiah dari perusahaan BUMN ke GoTo terbebas dari conflict of interest.

“Kita harus memastikan bahwa semua investasi BUMN bebas dari konflik kepentingan. Acuannya apakah investasi tersebut berdasarkan prospek bisnis yang baik apa tidak. Itu yang kita telusuri,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya