Pak Anies, Tak Usah Hiraukan Deklarasi Palsu

HASIL kerja gemilang dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat banyak pihak menginginkannya untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Bermunculannya  kelompok relawan yang memberikan dukungan pada Anies di berbagai tempat adalah bukti yang tak terbantahkan.

Tak ada larangan untuk itu. Semua ini merupakan ekspresi dari warga negara yang dijamin konstitusi. Aturan negeri ini mengatur bahwa pencalonan presiden hanya bisa dilakukan oleh partai politik dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Nah, keberadaan para relawan ini tak lain untuk mendorong partai-partai untuk melirik tokoh yang diusungnya. Anies tentu saja layak untuk itu. Tingkat elektabilitasnya terus berada di tiga besar.

Semestinya menjadi hal positif. Namun, dalam perkembangan belakangan, deklarasi dukungan masyarakat terhadap calon yang diusungnya tidak lagi murni. Ada faktor-faktor lain dari gerakan tersebut.

Dalam sepekan terakhir kita menyaksikan dua deklarasi dari kelompok yang mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden. Mereka adalah kelompok yang menamakan dirinya sebagai FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden.

Kelompok FPI Reborn menjadi yang pertama mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies dengan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Senin (6/6).
 
Peserta aksi mengenakan baju serba putih, membawa bendera besar bertuliskan FPI berwarna hijau, dan membawa spanduk berisi dukungan FPI pada Anies untuk Presiden 2024. Aksi itu pun tersebar di media sosial.

Keesokan harinya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, giliran kelompok Majelis Sang Presiden yang mendeklarasikan dukungan pada Anies untuk maju pada Pilpres 2024.

Mereka mengklaim bagian dari simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), hingga eks narapidana terorisme.

Kejanggalan pun muncul. Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, seperti dikutip media, menyatakan tidak mengetahui sama sekali acara itu dan tidak pernah ada pembicaraan apapun terkait acara seperti itu. Dia juga membantah mengenal orang-orang yang tergabung dalam kelompok Majelis Sang Presiden itu.

Terhadap aksi FPI Reborn, Front Persaudaraan Islam yang telah lama menggunakan kata-kata FPI memberikan keterangan. Melalui siaran pers berjudul “Waspada FPI Palsu”, mereka membantah telah menggelar aksi itu.

Jika bantah membantah mengiringi kedua aksi ini mudah dilihat ada sesuatu di baliknya. Pepatah lama bilang ada udang di balik batu. Publik pun bisa dengan mudah melihat sesuatu yang tidak baik tengah diperlihatkan dengan aksi-aksi itu.

Munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), dua organisasi yang telah dinyatakan terlarang di negeri ini, dalam aksi itu menurut pengamat politik merupakan langkah politik untuk menjatuhkan Anies. Tujuannya untuk mengesankan bahwa Anies bagian dari mereka, yaitu kelompok yang telah dilarang negara.

Menanggapi hal ini, seorang pengamat menyarankan agar Anies untuk buka suara untuk menegaskan kelompok-kelompok itu bukan dari bagiannya. Kejelasan sikap dan pernyataan Anies menurutnya bisa mencegah merosotnya elektabilitas Anies menuju Pilpres 2024.

Sepertinya usulan yang baik. Namun sebaliknya juga bisa menjadi bumerang. Dengan mudah tudingan miring pun akan berdatangan pada Anies.

Beruntung, Anies bukanlah sosok yang mudah terpancing. Ketenangannya telah diperlihatkan dalam banyak peristiwa. Kita tahu saat menggelar Formula E, dia mendapatkan banyak tentangan.

Namun toh semua itu tak lantas membuatnya berhenti. Malah sebaliknya, keraguan banyak orang dibayar dengan penyelenggaraan yang disebut oleh pihak Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo, sebagai ajang balap terbaik dalam sejarah.

Mengenai ramainya pendeklarasian dirinya sebagai salah satu calon pemimpin negeri ini, Anies pun telah bersikap dengan jelas dan tegas. Saat mengikuti acara peringatan ulang tahun atau milad ke-20 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan Jakarta, Minggu (29/5), dia menyatakan untuk berkonsentrasi menyelesaikan tugasnya di Jakarta.

Meski masa jabatan Anies tersisa beberapa bulan lagi, yakni hingga Oktober mendatang, namun bagi dia masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikannya. “Sekarang kita konsentrasi itu ya,” katanya ketika itu.

Menyelesaikan amanat yang telah diberikan mayoritas warga Jakarta yang memilihnya dalam pemilihan guberur DKI Jakarta pada 2017 lalu, adalah prioritas bagi Anies Baswedan.

Menuntaskan tugas dengan baik tentu jauh lebih penting ketimbang untuk sekadar meladeni isu-isu yang disebut sebagai pengancam elektabilitas atau keterpilihan.

Penulis adalah penjelajah kota