Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini/Net
Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dikhawatirkan akan kembali mengulang dampak sosial seperti halnya yang terjadi pada pemilu sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J. Rachbini dalam Kuliah Umum Universitas Paramadina bertajuk "Tren Transformasi Media dan Implikasinya pada Kampanye Pemilu 2024" yang digelar virtual pada Sabtu (11/6).
Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini memberikan gambaran tentang tingkat keparahan dampak Pemilu Serentak 2019 lalu yang hanya memunculkan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Teori
Tragedy of The Common tepat untuk menggambarkan dampak buruk dari tahun politik 2018-2019 ketika pemilihan presiden berlangsung dalam suasana ruang publik yang penuh dan dijejali anasir-anasir buruk (
buzzer) tanpa keadaban dan merusak demokrasi," ujar Prof Didik.
Secara praktis, pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini melihat ruang publik yang diisi kebisingan tak beradab para
buzzer politik bakal berdampak buruk bagi masyarakat.
"Akibatnya bisa sangat buruk bagi ketahanan nasional di mana sistem sosial budaya akan terlemahkan secara perlahan dan dapat mengakibatkan kematian ruang publik pelan-pelan," tuturnya.
Karena itu, Prof Didik berharap kontestasi Pemilu Serentak 2024 diwarnai narasi-narasi yang lebih bernilai. Dalam posisi ini, peranan media pun sangat penting dalam menjaga ruang publik tetap sehat.
Selain itu, dirinya juga mendorong pemangku kebijakan terkait untuk mengelola kepemiluan dengan baik. Sebab, jika situasi tersebut tidak dilakukan, maka keadaban di masyarakat akan hilang dan hubungan sosial politik tidak akan mempunyai masa depan yang baik bagi perkembangan demokasi.
Apalagi mengingat kehadiran
buzzer dan relawan-relawan politik yang terbilang sebagai fenomena baru yang hadir menjelang Pemilu Serentak 2019 silam.
"Kedudukan
buzzer dan relawan ada di bawah karpet kekuasaan dipelihara dan dibiarkan. Sayangnya, para akademisi ilmu komunikasi tidak melakukan kritik tegas dan memadai terhadap 'hama demokrasi' tersebut," tandasnya.
