Berita

Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat, Maneger Nasution/Net

Politik

Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jindal Ingkar pada Sejarah India

JUMAT, 10 JUNI 2022 | 08:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tindakan dua politisi India, Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jindal, tidak hanya defisit sensitifitas dan pelanggaran kemanusiaan universal. Keduanya juga mengingkari India sebagai bangsa multikultur.

Begitu kata Wakil Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Pusat, Maneger Nasution menanggapi dugaan ujaran berbau penistaan dari dua politisi partai berkuasa di India itu terhadap umat Islam.

“Mereka itu mengingkari sejarah bangsanya sendiri. Sebagai politisi partai berkuasa, mereka gagal paham tentang hal paling elementer dari kewajiban kemanusiaan universalnya sebagai politisi dan pejabat publik,” ujar Maneger kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/6).


Menurutnya, pernyataan dua politisi itu nyata-nyata mencederai dunia kemanusiaan universal. Dunia kemanusiaan universal berduka atas tunakemanusiaan dua politisi India itu.

Seharusnya, sambung Maneger, dua politisi tersebut segera meminta maaf kepada publik dunia internasional secara satria, lantaran telah melukai nurani kemanusiaan dengan kalimat provokatif yang dilontarkannya dan mencederai keguyuban sosial dunia global.

“Ada baiknya pimpinan partai terkait memberhentikan keduanya. Otoritas India memproses hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum keduanya,” tegasnya.

Di satu sisi, sikap Indonesia dan negara-negara yang mengutuk peristiwa tersebut patut diapresiasi. Indonesia sendiri dapat memainkan diplomasi internasional, khususnya negara-negara OKI, untuk India menyelesaikan peristiwa tersebut dan memastikan peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Indonesia juga patut mempertimbangkan untuk memanggil duta besar India di Jakarta, dan kalau perlu memulangkan sementara dubes tersebut ke negaranya supaya menyelesaikan masalah dalam negeri India sendiri.

“Ikhtiar ini semata-mata untuk meredam kemarahan publik. Itu adalah ikhtiar paling bermartabat dalam konteks kepentingan internal Indonesia sendiri,” sambungnya.

Sementara itu, MUI mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi, utamakan akal sehat, saling memuliakan satu sama lain. Sekira ada persoalan, kedepankan dialog dan musyawarah.

“Sehingga peristiwa di India tidak terinportasi ke Indonesia,” demikian mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya