CSIS: Keberadaan KIB Strategis karena Sudah Penuhi Syarat Usung Capres-Cawapres

Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan langkah strategis yang memang dibutuhkan dalam berdinamika menuju Pemilu Serentak 2024.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, langkah pembentukan KIB yang diinisiasi Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berhasil menggugah perhatian publik terhadap dinamika menuju pemilu.

Sebagai tren politik baru, Arya meyakini, manuver KIB yang dibentuk sejak dini, berpotensi diikuti partai politik lainnya. Dia memprediksi, pascakeberadaan KIB, partai-partai lain akan menggabungkan diri dalam koalisi.

Setidaknya, kata Arya lagi, CSIS mencermati ada sejumlah dampak pembentukan KIB yang merupakan koalisi strategis. Utamanya, soal keterpenuhan syarat presidential threshold 20 persen yang harus dipenuhi untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Pertama, KIB sudah memenuhi persyaratan dukungan 20 persen pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden. Gabungan suara tiga partai tersebut mencapai 25,7 persen," ujar Arya kepada wartawan, Kamis (9/6).

Kedua, lanjutnya, di dalam KIB, Golkar, PAN, dan PPP memiliki banyak waktu untuk mendiskusikan platform kebijakan yang ingin dibawa pada kontestasi pemilu.

"Waktu yang cukup lama untuk mengelaborasi kepentingan politik masing-masing partai dan memiliki potensi untuk menciptakan koalisi permanen yang berlandaskan pada ide dan gagasan, setidaknya menuju momen pemilihan,” terangnya.

CSIS, masih kata Arya, memprediksi Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024 akan berlangsung kompetitif dan ketat. Menurutnya, ada tiga hal yang membuat pesta demokrasi lima tahunan ini berlangsung sengit.

Pertama, jarak elektabilitas di antara tokoh-tokoh populer pada hasil survei cukup dekat. Kedua, masih cairnya koalisi antar partai.

"Ketiga, tidak adanya petahana dalam pemilu 2024 tersebut,” katanya.

Arya menambahkan, koalisi dini yang dilakukan KIB memberikan partai anggotanya memiliki daya tawar politik bagi calon yang dianggap potensial untuk diusung di Pilpres 2024.

Ketiga partai juga memiliki kesempatan dan keleluasaan untuk melakukan uji publik kandidat potensial untuk menjadi calon presiden. Selain itu, keberadaan KIB akan mendorong partai-partai lain untuk juga melakukan konsolidasi serupa.

“Artinya, pembentukan lebih dari dua poros politik menjelang 2024 dapat terealisasi,” pungkasnya.