Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian/Net
Peningkatan indeks demokrasi menjadi salah satu target utama yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri di tahun 2023.
Hal itu dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
"Target kinerja tahun 2023 tercantum dalam Rencana Strategis Kemendagri tahun 2020-2024," kata Tito Karnavian.
Dijabarkan Tito, program itu, meliputi indeks demokrasi Indonesia mencapai capai 78,37 poin dan jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan layanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) kategori baik dengan target semuanya 100 persen.
"Tidak apa-apa ambisius sedikit," kata mantan Kapolri ini.
Lanjutnya, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan target 80 persen, pengawasan pemerintahan daerah ditargetkan sebesar 100 persen, jumlah lembaga pengguna berdasarkan MoU data kependudukan untuk layanan publik 2.873 lembaga pengguna, indeks kinerja kepala daerah, dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah target nilainya 80 poin.
Kemudian, rata-rata indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan nilainya baik semua, persentase desa dengan indeks penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kategori baik dengan target nilai 60 poin.
Termasuk juga, persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 jam pelajaran per tahun dengan target 70 persen, dan indeks kepuasan
stakeholder terhadap kinerja alumni IPDN dengan target 35,40 poin.
Selain itu, Tito mengatakan Kemendagri telah menetapkan arah kebijakan tahun 2023 di antaranya penguatan stabilitas politik dalam negeri, kualitas demokrasi di daerah, ketahanan sosial, ekonomi, budaya, dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Kemendagri berkomitmen mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," pungkasnya.
