Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid/RMOL

Politik

Berpotensi Kehilangan Pendapatan, Nusron Minta Garuda Sinkronkan Kebapeanan di Bandara Soetta

SELASA, 07 JUNI 2022 | 20:05 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menteri BUMN Erick Thohir diminta mensikronkan kebijakan kepabeanan di gudang e-commerce di bandara Soekarno Hatta.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengatakan bahwa saat ini terjadi diskriminasi kebijakan kepabeanan barang-barang impor melalui e-commerce pada lini satu dan lini dua.

Nusron menjelaskan, pada lini satu di dalamnya termasuk gudang e-commerce Garuda, setiap barang yang masuk lewat jasa penitipan barang harus diperiksa per item, termasuk manifes dan bentuk barangnya.


Sementara pada lini kedua, hanya diperiksa gelondongan dan tidak dibongkar.

Dalam pandangan Nusron, terjadi diskriminasi standar pemeriksaan barang. Imbasnya, Garuda kehilangan peluang.

"Hitung-hitungan kami, Garuda kehilangan pendapatan satu hari sekitar Rp 10-15 miliar," demikian kata Nusron Wahid, Selasa (7/6).

Politisi Golkar ini meminta Erick Thohir dan jajarannya untuk mengadvokasi kebijakan ke Dirjen bea cukai agar standarisasi pemeriksaan barang e-commerce masuk ke bandara secara apple to apple.

Kata Nusron, jika tidak distandardisasi, maka dampaknya barang lebih banyak masuk di lini dua. Namun karena pemeriksaan di lini dua tidak ketat, banyak konsumen yang akan dirugikan dengan barang palsu atau bajakan.

"Saya minta ditertibkan dan equal treatment. Jangan sampai negara dirugikan akibat kebijakan ini. Sebab potensi penerimaan negara menjadi menurun," tegas Nusron.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya