Berita

Candi Borobudur/Net

Politik

Gerindra Khawatir Keputusan Menko Luhut Perlambat Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata

SELASA, 07 JUNI 2022 | 09:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan pemerintah menaikkan harga tiket Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu akan memberatkan bagi wisatawan lokal. Pasalnya, masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dihajar pandemi Covid-19 dan selama ini mengalami kesulitan dari sisi perekonomian.

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Ali Zamroni kepada wartawan Selasa (7/6).

"Sangat memberatkan terutama wisatawan lokal, seharusnya dalam situasi seperti sekarang di mana kita sudah memasuki masa endemi Covid-19 pemerintah justru berupaya untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya," kata Ali Zamroni.


Anggota Fraksi Gerindra ini menilai keputusan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tersebut memang semestinya dikaji ulang. Sebab memasuki masa endemi Covid-19, pemerintah lazimnya membuat kebijakan guna menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. Hal ini sekaligus membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

"Saya khawatir dengan adanya aturan ini akan memperlambat pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, seharusnya kita berlomba-lomba dan berusaha supaya Indonesia diminati oleh wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal," tuturnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Banten I itu juga mengkhawatirkan dampak dari kenaikan tiket masuk Candi Borobudor membuat sektor pariwisata di Indonesia akan semakin tertinggal sebagai negara tujuan. Khususnya dalam penanganan pemulihan sektor pariwisata.

"Saya juga khawatir kita akan tertinggal dari negara lain dalam pemulihan pariwisata, sehingga Indonesia tidak dijadikan tujuan utama oleh para wisatawan," demikian Ali Zamroni.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya memutuskan bahwa turis lokal akan dikenakan tarif Rp 750.000 untuk masuk ke area stupa Candi Borobudur. Namun belakangan, hal ini disebut masih sebatas rencana dan masih akan dikaji ulang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya