Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri/RMOL
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, akan memimpin langsung kegiatan kick off Desa Antikorupsi di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (7/6).
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, KPK akan menggelar kick off Bimbingan Teknis Pembentukan Desa Antikorupsi 2022 dengan tema "Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi".
"Kegiatan ini menjadi pembukaan rangkaian kegiatan pembentukan desa antikorupsi 2022 yang akan diselenggarakan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa (7/6)," ujar Ipi kepada wartawan, Selasa pagi (7/6).
Adapun tujuan program Desa Antikorupsi ini, kata Ipi, adalah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
Untuk tahun 2022 ini, Desa Pakatto yang berada di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK.
Adapun sembilan desa lainnya adalah Desa Kamang Hilla, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Selanjutnya Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, NTB; dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, NTT.
Pemilihan 10 desa tersebut, lanjut Ipi, telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan.
Pertama, tahap observasi. Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi.
Tahapan kedua, adalah pelaksanaan
kick off yang dimulai hari ini. Dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8-21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.
Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan, dan beberapa pemerhati. Sementara tahapan keempat adalah peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang.
"Kegiatan
kick off akan digelar pada Selasa 7 Juni 2022 di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pukul 09.00 WITA," terang Ipi.
Dalam acara
kick off program Desa Antikorupsi ini, akan hadir Firli Bahuri dengan didampingi oleh Menteri Desa PDDT, A. Halim Iskandar; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman, bersama sembilan Gubernur lainnya; Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Awan Nurmawan; Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri. Yusharto Huntoyungo; serta Bupati Gowa, Adnan Purichta.
"KPK berharap dengan
kick off Desa Antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi," pungkas Ipi.
