Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din Syamsuddin/Ist

Politik

Sesalkan Pernyataan Jubir BJP India, Din Syamsuddin Desak Pemerintah Kirim Nota Protes

SELASA, 07 JUNI 2022 | 07:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Jurubicara Nasional Partai Bharatia Janata (BJP) India, Nupur Sharma, yang menghina Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah RA merupakan ujaran kebencian dan penghinaan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut juga penghinaan terhadap umat Islam sedunia.

Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M Din Syamsuddin, dalam keterangannya yang diterima Redaksi di Jakarta, Selasa (7/6).

“Penghinaan Nupur Sharma adalah manifestasi kebodohan, kesombongan, dan kekerasan verbal yang nyata. Dan merupakan bentuk Islamofobia yang melanggar etika global,” tegas Din Syamsuddin.


Din Syamsuddin menyebut pernyataan Nupur Sharma yang bernada Islamofobia itu sejatinya merupakan bentuk inferioritas dan ketakutan (terhadap Islam). Maka sebaiknya umat Islam memaafkan sambil memperingatkan agar ia jangan mengulangi lagi kesalahannya.

Lanjut Din Syamsuddin, PM Narendra Modi juga tidak cukup dengan menskor Sharma, tapi harus memecatnya dari keanggotaan Partai BJP. Sebab perbuatannya akan mengganggu kerukunan antara umat Islam dan umat Hindu, serta tidak mencerminkan toleransi dan sikap hidup berdampingan secara damai.

“Pemerintah Indonesia, sebagai negeri berpenduduk mayoritas Muslim, seyogyanya melayangkan Nota Protes atau Penyesalan,” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Menurut Din Syamsuddin, wajar kalau umat Islam Indonesia melakukan protes. Akan tetapi, diharapkan tetap bersikap tenang dan tidak bertindak melampaui batas.

“Mari kita yakini, sebesar apapun penghinaan terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW, oleh sebanyak siapapun pelakunya, sama sekali tidak akan mengurangi keagungan dan keluhuran Islam serta kemuliaan Nabi Muhammad SAW,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Tak Ada Pintu Setop Perang Iran versus AS-Israel

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:02

Prabowo di Tengah Massa Buruh Tak Lagi Hadapi Kritik, tapi Terima Dukungan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 04:00

Pertama Kali Presiden RI Dielu-elukan Buruh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:28

Polri Apresiasi Massa Buruh Tertib

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:20

Perpres Ojol 92 Persen Bisa Picu Kenaikan Tarif

Sabtu, 02 Mei 2026 | 03:01

Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH: Politik Merangkul untuk Mengendalikan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:42

Waspada Gelombang Tinggi saat Libur Panjang Pekan Ini

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:19

Kaji Ulang Wacana Pemangkasan Jaminan Kesehatan Aceh

Sabtu, 02 Mei 2026 | 02:00

Perbedaan Lokasi May Day Tak Perlu Diperdebatkan

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:32

Perpina DKI Serukan Kepemimpinan Perempuan Berdaya

Sabtu, 02 Mei 2026 | 01:06

Selengkapnya