Berita

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan/RMOL

Politik

Prabowo Ajukan Kriteria Capres Harus Berpengalaman, Demokrat: Itu Menyesatkan!

SABTU, 04 JUNI 2022 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kriteria calon presiden (capres) yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dinilai menyesatkan.

Dalam jumpa pers usia pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (1/6), Prabowo menyatakan "tidak harus saya, tapi harus berpenglaman" terkait calon presiden nanti.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, kriteria yang disampaikan Prabowo memang tidak salah, karena setiap orang berhak memberikan kriteria untuk seorang calon pemimpin masa depan.


Namun, ditegaskan Syariefuddin, apabila capres harus yang berpengalaman maka tidak akan ada figur pemimpin di Indonesia yang akan menjadi presiden.

"Kita beri contoh, Bung Karno sebelumnya juga tidak jadi presiden. Kemudian Pak Harto, juga tidak pernah jadi wakil presiden, kemudian Ibu Megawati tidak pernah menjadi menteri, termasuk Pak Jokowi," ujar Syarief dalam diskusi Polemik, Sabtu (4/6).

Bahkan Syarief melihat, Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI sebanyak dua kali pada Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019, bisa dibilang tidak memiliki pengalaman yang matang. Tapi akhirnya didukung Prabowo dengan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan.

"(Jokowi) hanya memimpin Solo yang relatif penduduknya kecil, bahkan Kota Bogor mungkin lebih banyak penduduknya, toh bisa jadi presiden," tuturnya.

Maka dari itu, Syrief memandang kriteria yang disampaikan Prabowo tidak relevan dengan pengalaman yang sudah-sudah.

"Jadi saya pikir itu kriteria yang sangat menyesatkan. Dan sekali lagi, semua orang bisa memberikan kriteria yang diinginkan. Tetapi lagi-lagi semua tergantung kepada rakyat," katanya.

"Semuanya ini, pemilu itu kan kedaulatannya kedaulatan rakyat. Sesuai dengan undang-undang, pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang merupakan kedaulatan rakyat yang harus kita penuhi. Jadi sekali lagi, kita serahkan kepada rakyat," tandas Wakil Ketua MPR RI ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya