Berita

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan/RMOL

Politik

Prabowo Ajukan Kriteria Capres Harus Berpengalaman, Demokrat: Itu Menyesatkan!

SABTU, 04 JUNI 2022 | 17:27 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kriteria calon presiden (capres) yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dinilai menyesatkan.

Dalam jumpa pers usia pertemuan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (1/6), Prabowo menyatakan "tidak harus saya, tapi harus berpenglaman" terkait calon presiden nanti.

Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syariefuddin Hasan, kriteria yang disampaikan Prabowo memang tidak salah, karena setiap orang berhak memberikan kriteria untuk seorang calon pemimpin masa depan.


Namun, ditegaskan Syariefuddin, apabila capres harus yang berpengalaman maka tidak akan ada figur pemimpin di Indonesia yang akan menjadi presiden.

"Kita beri contoh, Bung Karno sebelumnya juga tidak jadi presiden. Kemudian Pak Harto, juga tidak pernah jadi wakil presiden, kemudian Ibu Megawati tidak pernah menjadi menteri, termasuk Pak Jokowi," ujar Syarief dalam diskusi Polemik, Sabtu (4/6).

Bahkan Syarief melihat, Jokowi yang terpilih menjadi Presiden RI sebanyak dua kali pada Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019, bisa dibilang tidak memiliki pengalaman yang matang. Tapi akhirnya didukung Prabowo dengan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan.

"(Jokowi) hanya memimpin Solo yang relatif penduduknya kecil, bahkan Kota Bogor mungkin lebih banyak penduduknya, toh bisa jadi presiden," tuturnya.

Maka dari itu, Syrief memandang kriteria yang disampaikan Prabowo tidak relevan dengan pengalaman yang sudah-sudah.

"Jadi saya pikir itu kriteria yang sangat menyesatkan. Dan sekali lagi, semua orang bisa memberikan kriteria yang diinginkan. Tetapi lagi-lagi semua tergantung kepada rakyat," katanya.

"Semuanya ini, pemilu itu kan kedaulatannya kedaulatan rakyat. Sesuai dengan undang-undang, pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang merupakan kedaulatan rakyat yang harus kita penuhi. Jadi sekali lagi, kita serahkan kepada rakyat," tandas Wakil Ketua MPR RI ini.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya