Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Desak Kongres Larang Senjata, Biden: Berapa Banyak Lagi Pembantaian yang Harus Kita Alami?

JUMAT, 03 JUNI 2022 | 11:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Maraknya aksi penembakan massal di Amerika Serikat (AS) membuat Presiden Joe Biden mendesak Kongres untuk memperketat pengendalian senjata, termasuk melarang senjata serbu.

Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Kamis petang (2/6) waktu setempat, Biden menyoroti banyaknya aksi penembakan baru-baru ini AS. Bahkan dalam sehari, pada Rabu (1/6), terjadi tiga penembakan massal di tiga lokasi berbeda.

"Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang harus kita alami?" tanya Biden, seperti dikutip Reuters.


Dalam pidatonya itu, ia menyerukan kata "Cukup!" untuk aksi penembakan di AS.

Ia juga mendesak Kongres untuk mengambil langkah nyata, sejumlah pembatasan kepemilikan senjata yang selama ini kerap ditentang oleh Partai Republik.

Langkah-langkah tersebut termasuk melarang penjualan senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi. Jika tidak dimungkinkan, maka diperlukan pembatasan, yaitu menaikkan usia minimum untuk membeli senjata menjadi 21 tahun dari 18 tahun.

Biden juga mendesak dicabutnya perlindungan produsen senjata dari tuntutan kekerasan yang dilakukan oleh konsumen mereka.

"Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi," tekan Biden.

Menurut Biden, jika Kongres tidak bertindak, maka persoalan ini akan menjadi masalah utama selama pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Namun Asosiasi Senapan Nasional menyebut proposal Biden itu justru akan melanggar hak-hak pemilik senjata yang taat hukum.

"Ini bukan solusi nyata, bukan kepemimpinan sejati, dan bukan yang dibutuhkan Amerika," kata asosiasi tersebut.

AS memiliki tingkat kematian senjata yang lebih tinggi daripada negara kaya lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi penembakan massal terjadi. Pada Rabu (1/6), terjadi penembakan massal di sebuah sekolah di Texas, supermarket di New York, dan gedung medis di Oklahoma.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya