Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Desak Kongres Larang Senjata, Biden: Berapa Banyak Lagi Pembantaian yang Harus Kita Alami?

JUMAT, 03 JUNI 2022 | 11:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Maraknya aksi penembakan massal di Amerika Serikat (AS) membuat Presiden Joe Biden mendesak Kongres untuk memperketat pengendalian senjata, termasuk melarang senjata serbu.

Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Kamis petang (2/6) waktu setempat, Biden menyoroti banyaknya aksi penembakan baru-baru ini AS. Bahkan dalam sehari, pada Rabu (1/6), terjadi tiga penembakan massal di tiga lokasi berbeda.

"Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang harus kita alami?" tanya Biden, seperti dikutip Reuters.


Dalam pidatonya itu, ia menyerukan kata "Cukup!" untuk aksi penembakan di AS.

Ia juga mendesak Kongres untuk mengambil langkah nyata, sejumlah pembatasan kepemilikan senjata yang selama ini kerap ditentang oleh Partai Republik.

Langkah-langkah tersebut termasuk melarang penjualan senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi. Jika tidak dimungkinkan, maka diperlukan pembatasan, yaitu menaikkan usia minimum untuk membeli senjata menjadi 21 tahun dari 18 tahun.

Biden juga mendesak dicabutnya perlindungan produsen senjata dari tuntutan kekerasan yang dilakukan oleh konsumen mereka.

"Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi," tekan Biden.

Menurut Biden, jika Kongres tidak bertindak, maka persoalan ini akan menjadi masalah utama selama pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Namun Asosiasi Senapan Nasional menyebut proposal Biden itu justru akan melanggar hak-hak pemilik senjata yang taat hukum.

"Ini bukan solusi nyata, bukan kepemimpinan sejati, dan bukan yang dibutuhkan Amerika," kata asosiasi tersebut.

AS memiliki tingkat kematian senjata yang lebih tinggi daripada negara kaya lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi penembakan massal terjadi. Pada Rabu (1/6), terjadi penembakan massal di sebuah sekolah di Texas, supermarket di New York, dan gedung medis di Oklahoma.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya