Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Desak Kongres Larang Senjata, Biden: Berapa Banyak Lagi Pembantaian yang Harus Kita Alami?

JUMAT, 03 JUNI 2022 | 11:46 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Maraknya aksi penembakan massal di Amerika Serikat (AS) membuat Presiden Joe Biden mendesak Kongres untuk memperketat pengendalian senjata, termasuk melarang senjata serbu.

Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Kamis petang (2/6) waktu setempat, Biden menyoroti banyaknya aksi penembakan baru-baru ini AS. Bahkan dalam sehari, pada Rabu (1/6), terjadi tiga penembakan massal di tiga lokasi berbeda.

"Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang harus kita alami?" tanya Biden, seperti dikutip Reuters.


Dalam pidatonya itu, ia menyerukan kata "Cukup!" untuk aksi penembakan di AS.

Ia juga mendesak Kongres untuk mengambil langkah nyata, sejumlah pembatasan kepemilikan senjata yang selama ini kerap ditentang oleh Partai Republik.

Langkah-langkah tersebut termasuk melarang penjualan senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi. Jika tidak dimungkinkan, maka diperlukan pembatasan, yaitu menaikkan usia minimum untuk membeli senjata menjadi 21 tahun dari 18 tahun.

Biden juga mendesak dicabutnya perlindungan produsen senjata dari tuntutan kekerasan yang dilakukan oleh konsumen mereka.

"Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi," tekan Biden.

Menurut Biden, jika Kongres tidak bertindak, maka persoalan ini akan menjadi masalah utama selama pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Namun Asosiasi Senapan Nasional menyebut proposal Biden itu justru akan melanggar hak-hak pemilik senjata yang taat hukum.

"Ini bukan solusi nyata, bukan kepemimpinan sejati, dan bukan yang dibutuhkan Amerika," kata asosiasi tersebut.

AS memiliki tingkat kematian senjata yang lebih tinggi daripada negara kaya lain.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi penembakan massal terjadi. Pada Rabu (1/6), terjadi penembakan massal di sebuah sekolah di Texas, supermarket di New York, dan gedung medis di Oklahoma.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya