Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Filipina Kirim Nota Diplomatik ke China, Protes Larangan Penangkapan Ikan Sepihak di Laut China Selatan

SELASA, 31 MEI 2022 | 19:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Filipina telah mengajukan protes diplomatik terhadap moratorium sepihak China terkait penangkapan ikan di Laut China Selatan atau Laut Timur.

Nota diplomatik tersebut diajukan kepada Beijing oleh Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) pada Senin (30/5).

"DFA menyampaikan protesnya terhadap moratorium, yang mencakup wilayah di Laut Filipina Barat di mana Filipina memiliki kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi," kata DFA.


Selain Filipina, Vietnam juga telah menyampaikan kritik atas moratorium yang diberlakukan oleh China.

Pada Minggu (29/5), jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang menyampaikan kritik terhadap larangan penangkapan ikan China di Laut Timur. Kritik tersebut konsisten disampaikan oleh Vietnam, termasuk pada tahun lalu.

Dalam kritiknya, Vietnam menyebut moratorium tersebut telah melanggar kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Hoang Sa atau Kepulauan Paracel.

Larangan tersebut juga telah melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi negara sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan perjanjian delimitasi Teluk Tonkin yang ditandatangani Vietnam dan China pada tahun 2000.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya