Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Filipina Kirim Nota Diplomatik ke China, Protes Larangan Penangkapan Ikan Sepihak di Laut China Selatan

SELASA, 31 MEI 2022 | 19:01 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Filipina telah mengajukan protes diplomatik terhadap moratorium sepihak China terkait penangkapan ikan di Laut China Selatan atau Laut Timur.

Nota diplomatik tersebut diajukan kepada Beijing oleh Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) pada Senin (30/5).

"DFA menyampaikan protesnya terhadap moratorium, yang mencakup wilayah di Laut Filipina Barat di mana Filipina memiliki kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi," kata DFA.


Selain Filipina, Vietnam juga telah menyampaikan kritik atas moratorium yang diberlakukan oleh China.

Pada Minggu (29/5), jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang menyampaikan kritik terhadap larangan penangkapan ikan China di Laut Timur. Kritik tersebut konsisten disampaikan oleh Vietnam, termasuk pada tahun lalu.

Dalam kritiknya, Vietnam menyebut moratorium tersebut telah melanggar kedaulatan Vietnam atas Kepulauan Hoang Sa atau Kepulauan Paracel.

Larangan tersebut juga telah melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi negara sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan perjanjian delimitasi Teluk Tonkin yang ditandatangani Vietnam dan China pada tahun 2000.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya