Berita

Perdana Menteri Kanada, Justrin Trudeau/Net

Dunia

Kanada Perkenalkan UU Pembatasan Senjata Api, Respons Penembakan di AS

SELASA, 31 MEI 2022 | 09:39 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Kanada telah memperkenalkan RUU untuk membekukan kepemilikan senjata api, yang artinya juga akan melarag penjualan dan impor senjata tersebut.

Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan, RUU tersebut merupakan bagian dari upaya mengendalikan dan membatasi peredaran senjata api dan mainan seperti senjata di publik.

"Kami memperkenalkan UU untuk menerapkan pembekuan nasional kepemilikan senjata api. Artinya, tidak mungkin lagi lagi membeli, menjual, mentransfer, atau mengimpor senjata api di mana pun di Kanada," kata Trudeau dalam konferensi pers pada Senin (30/5), seperti dimuat TRT World.

RUU itu juga berisi upaya pelucutan bagi siapapun yang terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga atau menguntit lisensi senjata api. Otoritas juga dapat mengambil senjata api dari mereka yang dianggap berisiko membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Sementara senjata magasin laras panjang dengan kapasitas lebih dari lima peluru juga akan dilarang.

Di samping itu, RUU itu juga akan memperkuat keamanan perbatasan dan hukuman pidana untuk perdagangan senjata api.

RUU tersebut merupakan tanggapan serius Kanada atas melonjaknya kekerasan akibat senjata api di Amerika Serikat (AS) baru-baru ini, termasuk di sebuah sekolah di Texas dan supermarket di New York.

"Orang harus bebas pergi ke supermarket, sekolah, atau tempat ibadah mereka tanpa rasa takut. Orang harus bebas pergi ke taman atau ke pesta ulang tahun tanpa khawatir tentang apa yang mungkin terjadi jika ada peluru nyasar," ujar Trudeau.

"Kekerasan senjata adalah masalah yang kompleks. Tetapi pada akhirnya, perhitungannya sangat sederhana. Semakin sedikit senjata di komunitas kita, semakin aman semua orang," tambah dia.

Menurut badan statistik pemerintah Kanada, hampir dua pertiga dari kejahatan senjata di daerah perkotaan melibatkan senjata api.

Otoritas Kanada juga kerap menyoroti penyelundupan senjata dari Amerika Serikat (AS).

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya