Masih aktifnya AKBP R. Brotoseno sebagai anggota Polri walaupun statusnya sebagai terpidana korupsi menyedot perhatian masyarakat.
Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyampaikan bahwa, AKBP R Brotoseno sendiri telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Dalam sidang ini, kata Sambo, memutuskan tidak memecat AKBP Brotoseno sebagai anggota Polri dengan sejumlah pertimbangan, yakni berprestasi dan berkelakuan baik.
“Adanya pernyataan atasan AKBP R. Brotoseno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian,†kata Ferdy Sambo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/5).
Propam juga mempertimbangkan Brotoseno sudah menjalani masa hukuman tiga tahun tiga bulan dari putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi lima tahun karena berkelakuan baik.
"AKBP R. Brotoseno menerima keputusan Sidang KKEP dimaksud dan tidak mengajukan banding," ucap dia.
Adapun dalam kasus ini Brotoseno dijatuhi sanksi internal berupa dipindahtugaskan dari jabatannya semula ke jabatan lain atau demosi.
Selain itu, Brotoseno juga diminta untuk membuat permintaan maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Korps Bhayangkara.
Adapun pemberian sanksi itu didasari putusan Nomor: PUT/72/X/2020 tertanggal 13 Oktober 2020. Brotoseno disebut dalam sidang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kapolri No 14 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI.
Masih aktifnya pria yang dikabarkan pernah dekat dengan Angelina Sondakh ini diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW menyayangkan Brotoseno masih menjadi polisi aktif padahal telah terbukti menerima hadiah atau janji terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat.
Perwira menengah Polri ini pada 2017 terbukti menerima uang dengan total Rp 1,9 miliar secara bertahap. Atas perbuatannya itu, pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta memvonis 5 tahun penjara dan telah bebas.
