Ulama PWNU Jatim/RMOLJatim
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengajak semua elemen civil society (masyarakat sipil), organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas), dan lembaga sosial masyarakatg (LSM) untuk bersama-sama mengawal dan peduli dengan jalannya Reformasi dan Demokrasi.
Untuk itu, ormas Islam ini mengingatkan, agar tidak takut untuk kritis dan memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah.
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abd Salam Shohib menegaskan, di antara tuntutan reformasi yang terjadi 24 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, juga tuntutan dihapuskan Dwifungsi TNI-Polri.
Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar ini menegaskan, pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah jadi preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri.
NU sebagai bagian elemen civil society mengingatkan bahwa penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas, berlawanan dengan semangat reformasi.
Kritikan Gus Salam ini merujuk kepada pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Juga Paulus Waterpauw yang merupakan perwira bintang tiga Polri. Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat untuk menggantikan Dominggus Mandacan. Paulus dilantik sebagai Pj Gubernur Papua Barat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 12 Mei 2022.
"Penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri, sekaligus mencederai cita-cita reformasi dan kemunduran prinsip demokrasi,' ujarnya dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.
"PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut," tegas Gus Salam.
Adapun tiga sikap PWNU Jawa Timur yang disampaikan KH Abd Salam Shohib, adalah, tidak sepakat dengan penunjukan TNI/Polri jadi Pj Kepala Daerah karena berlawanan dengan semangat Reformasi
Kedua, Pemerintah jangan memanfaatkan kewenanganya dengan cara mencoreng demokrasi dan berharap pengangkatan Pj tersebut harus transparan, jujur, dan tidak berlawan dengan nilai-nilai demokrasi yang Indeksnya semakin menurun.
Ketiga, mengajak semua elemen Masyarakat Sipil (Civil Society), Ormas dan LSM untuk bersama-sama mengawal dan Perduli dengan jalanya Reformasi dan Demokrasi serta tidak takut untuk Kritis dan memberikan kritiknya konstruktif kepada Pemerintah.
