Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Davos, Swiss/Ist

Politik

Di Forum Dunia, Airlangga Ungkap Tiga Strategi Tingkatkan Lapangan Kerja selama Pandemi Covid-19

KAMIS, 26 MEI 2022 | 17:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Strategi peningkatan lapangan pekerjaan selama masa pandemi Covid-19 dipaparkan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat mendapat kehormatan sebagai tamu undangan di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 di Davos, Swiss, Rabu (25/5).

Dalam sesi jobs consortium, Airlangga memaparkan tiga strategi Indonesia dalam meningkatkan lapangan kerja di masa pandemi, yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Prakerja, dan Reformasi Struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada program PEN, Pemerintah memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bantuan dalam bentuk insentif pajak, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan tunai, dan Program Keluarga Harapan.


Berbagai bantuan dalam program PEN tersebut disalurkan untuk meningkatkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya, Kartu Prakerja diinisiasi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang mendukung peningkatan produktivitas kerja.

Program ini merupakan kebijakan Pemerintah dengan memberikan pelatihan untuk skilling, reskilling, dan upskilling untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing.

“Pengembangan kapasitas SDM merupakan modal utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia yang memerlukan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait,” kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5).

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan komitmen Indonesia menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui reformasi struktural UU Cipta Kerja.

Omnibus Law ini telah diakui oleh World Bank sebagai program reformasi ekonomi paling positif yang pernah dilakukan Indonesia selama lebih dari empat dekade.

Di akhir pernyataannya, Airlangga kembali mengingatkan pentingnya pengembangan kapasitas manusia sebagai salah satu kebijakan prioritas yang harus diambil setiap negara.

"Hal ini untuk mengupayakan ketahanan dalam menghadapi cepatnya laju perubahan dunia, termasuk di dunia kerja," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya