Berita

Politisi PDIP Masinton Pasaribu/Repro

Politik

Apatis Jokowi Tak Bisa Hapus Bayang-bayang Luhut, Masinton: Penguasa Tidak Baik adalah yang Bebal

KAMIS, 26 MEI 2022 | 14:26 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dominasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kerja-kerja pemerintahan jadi sorotan utama PDI Perjuangan.

Partai yang dikenal partai wong cilik ini memberikan fokus kepada persoalan tersebut karena sosok yang didukungnya menjadi presiden hingga dua periode, Joko Widodo, tak bisa melepas dominasi Luhut.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Jokowi untuk mengelola negara sesuai dengan fungsi ketatanegaraan Indonesia.

"Kita ini bukan menganut sistem parlementer. Parlementer itu perdana menteri dipilih oleh parlemen, dia memperoleh mandat rakyat hasil Pemilu. Nah ini kan kacau," ujar Masiton saat diwawancara Refly Harun dalam kanal Youtubenya, Rabu malam (25/5).

"Ini yang dianggap (perdana menteri) oleh presiden tidak ada mandat langsung dari rakyat, tapi mengurusi banyak hal. dan presiden akhirnya urusannya simbolik seremonial aja," sambungnya memaparkan.

Menurut Masinton, peranan yang diberikan Jokowi kepada Luhut banyak yang di luar tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Ini aneh, baru ini terjadi satu menteri mengurusi berbagai urusan," imbuhnya.

Maka dari itu, Masinton hanya bisa memberikan label kepada Jokowi yang kini sulit mendengar masukan dari luar kabinet. Alih-alih, tak bisa memberikan kepastian terkait apa yang akan dilakukan PDIP apabila saran-saran yang diberikannya tak digubrus Jokowi.

"Kalau kemudian diingatkan, cuek bebek, ini bebal namanya. Baja yang baik kan yang tebal, (tapi) penguasa yang tidak baik penguasa yang bebal," demikian Masinton.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya