Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini/RMOL

Politik

Desak Pemerintah Tegur Kedutaan Inggris yang Kibarkan Bendera Pelangi, Helmy Faishal: Kita Menolak Penyimpangan

SELASA, 24 MEI 2022 | 12:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketegasan pemerintah atas sikap Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Indonesia yang mengibarkan bendera simbol LGBT terus ditunggu publik. Pasalnya, jika dibiarkan berlarut, bisa berpotensi merusak hubungan kedua negara.

Desakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada Kedubes Inggris disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini, dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/5).

"Saya menyesalkan dan menyayangkan sikap Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang telah mengunggah foto bendera pelangi simbol LGBT di laman Instagram mereka," ujar Helmy.


Helmy mengatakan, meskipun bendera pelangi itu dikibarkan di kantor kedutaan yang merupakan wilayah ekstrateritorial negara bersangkutan, dan Indonesia tidak memiliki hak untuk melarang kegiatan di wilayah teritorial negara lain, namun sikap menghormati adalah kata kunci yang harus dipegang.

"Pemerintah Inggris pasti tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan ajaran LGBT dilarang dalam Islam," imbuhnya.

Maka dari itu, politikus PKB ini meminta Kedubes Inggris untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut, yang dikhawatirkan akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara.

Di samping itu, Helmy juga mendukung sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dalam menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, menurutnya, alangkah baiknya sikap tegas penolakan disampaikan terhadap simbol-simbol yang tidak diterima mayoritas masyarakat Indonesia.

"Kami mendukung langkah Menlu RI bahwa kita bisa menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, akan tetapi kita menolak penyimpangan. Baik penyimpangan dalam bernegara maupun perilaku yang menyimpang dari kodrat manusia," demikian Helmy.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya