Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini/RMOL

Politik

Desak Pemerintah Tegur Kedutaan Inggris yang Kibarkan Bendera Pelangi, Helmy Faishal: Kita Menolak Penyimpangan

SELASA, 24 MEI 2022 | 12:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketegasan pemerintah atas sikap Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Indonesia yang mengibarkan bendera simbol LGBT terus ditunggu publik. Pasalnya, jika dibiarkan berlarut, bisa berpotensi merusak hubungan kedua negara.

Desakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada Kedubes Inggris disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini, dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/5).

"Saya menyesalkan dan menyayangkan sikap Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang telah mengunggah foto bendera pelangi simbol LGBT di laman Instagram mereka," ujar Helmy.


Helmy mengatakan, meskipun bendera pelangi itu dikibarkan di kantor kedutaan yang merupakan wilayah ekstrateritorial negara bersangkutan, dan Indonesia tidak memiliki hak untuk melarang kegiatan di wilayah teritorial negara lain, namun sikap menghormati adalah kata kunci yang harus dipegang.

"Pemerintah Inggris pasti tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan ajaran LGBT dilarang dalam Islam," imbuhnya.

Maka dari itu, politikus PKB ini meminta Kedubes Inggris untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut, yang dikhawatirkan akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara.

Di samping itu, Helmy juga mendukung sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dalam menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, menurutnya, alangkah baiknya sikap tegas penolakan disampaikan terhadap simbol-simbol yang tidak diterima mayoritas masyarakat Indonesia.

"Kami mendukung langkah Menlu RI bahwa kita bisa menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, akan tetapi kita menolak penyimpangan. Baik penyimpangan dalam bernegara maupun perilaku yang menyimpang dari kodrat manusia," demikian Helmy.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya