Adhie Massardi: Bahaya Laten Penundaan Pemilu Akan Terus Ada Jika Big Data Tidak Divonis Hoax

Bahaya laten penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tidak aka hilang selama aparat kepolisian belum bersikap soal laporan dugaan hoax big data dituntaskan.

Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi menanggapi acara Rakernas V Relawan Pro Jokowi (Projo) yang dihadiri Presiden Jokowi di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).

"Apa yang ter-counter dari acara Projo itu kan sudah sesuai seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa penundaan pemilu dan perpanjangan periode merupakan bahaya laten," ujar Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/5).

Baca: Bahaya Laten Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Karena yang menjadi persoalannya, menurut Adhie, klaim big data sebagai dasar kemunculan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan tiga periode masih dianggap "shahih".

"Sejauh ini belum dinyatakan sebagai hoax oleh aparat berwajib. Sehingga sebagai basis gagasan, dia akan tetap berlaku," kata Adhie.

Padahal menurut Adhie, banyak pendapat dari para akademisi, ahli, pakar, dan masyarakat menyatakan bahwa data dukungan atas perpanjangan periode abal-abal.

"Tetapi orang-orang di seputar Presiden Jokowi  itu meyakini data itu benar. Karena belum ada yang memberikan penjelasan bahwa itu abal-abal, meskipun para ahli sudah menyatakan itu," terang Adhie.

Sepanjang big data tidak dinyatakan hoax, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menilai gagasan perpanjangan tiga periode dan penundaan pemilu akan tetap berjalan.

"Bahwa kemudian ada jadwal pemilu yang kemarin ditetapkan, itu kan jadwal pemilu, jadwal yang bisa bergeser kapan saja. Jadwal kawin saja bisa berubah," kritik Adhie.

Apalagi kata Adhie, kejelasan tahapan menuju pemilu belum dipastikan pihak berwenang, baik soal mekanisme, instrumen KPU di bawahnya, hingga persoalan anggaran.

"Meskipun anggaran sudah disahkan, kita tidak tahu apakah uangnya ada atau tidak.Kalau sampai hari H-nya ternyata uangnya enggak ada, bisa terjadi pemilu ditunda. Penundaan kemudianmendapat legitimasi sebagaimana klaim atas kehendak rakyat sesuai big data," jelas Adhie.

Oleh karenanya, Adhie meminta polisi segera menyatakan status big data soal dukungan perpanjangan periode maupun penundaan pemilu.

"Big data ini sudah membuat kegaduhan di mana-mana dan tidak dinyatakan hoax juga. Maka dengan demikian, ini masih dianggap benar dan berpotensi akan menimbulkan kegaduhan berkelanjutan," pungkas Adhie.